Solok Selatan, Sumatera Barat — Jika hukum benar-benar tegak, mustahil puluhan ekskavator bisa meraung siang dan malam di kawasan hutan lindung tanpa tersentuh.
Namun itulah yang disebut terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Hutan dikoyak, sungai dikaburkan lumpur, dan tebing dilucuti tanahnya—sementara publik hanya mendengar satu kalimat yang konon menjadi “tameng”: aman semua.
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) disebut berlangsung terang-terangan. Bukan dengan cangkul sembunyi-sembunyi, melainkan dengan alat berat. Jika benar ada puluhan ekskavator bekerja di kawasan lindung, pertanyaannya sederhana: di mana negara?
Ketua LMRRI Komisariat Wilayah Sumbar, Sutan Hendy, melontarkan tudingan keras. Ia menduga ada sekitar 40 unit ekskavator beroperasi. Ia juga menyebut inisial sejumlah anggota DPRD serta pihak lain yang diduga ikut bermain. Nama Bupati Solok Selatan, Khairunas, turut terseret dalam pusaran isu tersebut.
Semua tudingan ini belum terbukti di pengadilan. Namun derasnya kabar yang beredar memperlihatkan satu hal: publik meragukan bersihnya praktik di lapangan.
Satgas Ada, Tambang Tetap Jalan?
“Kalau berani, jangan hanya yang kecil. Yang besar juga disentuh,” tegasnya.
Kritik itu menyasar dugaan adanya jejaring yang membuat operasi tambang seolah kebal. Solar subsidi disebut menjadi “darah” mesin-mesin pengeruk tanah. Jika distribusi BBM bersubsidi benar-benar mengalir ke kawasan lindung, ini bukan lagi sekadar tambang ilegal—ini dugaan pembiaran sistemik.
Polisi Klaim Bertindak Kapolres Solok Selatan, AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K., menyampaikan bahwa sejak awal 2025 telah dibentuk Satgas Anti-Illegal Mining. Delapan laporan polisi ditangani, belasan tersangka diamankan, dua ekskavator disita, dan sejumlah lokasi ditutup.
Langkah itu patut dicatat. Namun publik juga bertanya: jika penindakan sudah berjalan, mengapa aktivitas yang diduga ilegal masih disebut marak? Apakah penindakan belum menyentuh aktor utama?
Atau persoalan sosial-ekonomi membuat tambang ilegal selalu tumbuh kembali?
Menunggu Keberanian Negara
Redaksi telah meminta klarifikasi kepada Bupati Solok Selatan terkait berbagai dugaan yang beredar, termasuk isu keterlibatan keluarga. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi.
Kasus ini bukan sekadar soal emas. Ini soal wibawa hukum dan masa depan lingkungan. Hutan lindung bukan ruang abu-abu untuk tawar-menawar kekuasaan. Jika dugaan-dugaan itu benar, maka kerusakan bukan hanya pada tanah dan sungai—tetapi pada kepercayaan publik.
