PASAMAN, SUMBAR, Informasinegara.com — Proyek rehabilitasi dan penambahan ruang Puskesmas Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, yang dibiayai dengan anggaran mencapai Rp 4,1 miliar lebih, disorot publik akibat dugaan pelanggaran teknis dan lemahnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Pantauan awak media pada 30 Oktober 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, menunjukkan bahwa beberapa pekerja di lokasi proyek melakukan pengadukan bahan coran secara manual tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm proyek, sepatu safety, dan sarung tangan. Selain itu, proses penakaran bahan bangunan dilakukan tanpa ukuran yang jelas, menimbulkan keraguan terhadap mutu hasil konstruksi.
Seorang pekerja yang mengaku sebagai kepala tukang, Asmadi, mengklaim bahwa bahan campuran sudah “diukur sebelumnya”. Namun ketika diminta menjelaskan secara teknis, ia tidak mampu memberikan rincian takaran atau perbandingan material yang digunakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, material split (batu pecah) bahkan nyaris tidak tampak pada tumpukan bahan, yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap standar mutu teknis beton.
Data Proyek
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan ini tercatat sebagai:Nama pekerjaan: Rehabilitasi / Penambahan Ruang Puskesmas Simpang TonangSub kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Lokasi: Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman SKPD: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Nilai kontrak: Rp 4.126.196.326,00.
Pengawas: CV. Ocean Tanado Konsultan Pelaksana: CV. Midya Karya
Diduga Langgar K3 dan Administrasi Proyek
Selain dugaan pelanggaran teknis dan keselamatan kerja, awak media juga menemukan tidak adanya buku tamu kunjungan di lokasi proyek. Padahal, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Konstruksi, setiap proyek wajib memiliki catatan administrasi lapangan yang memuat daftar pengunjung atau pihak yang masuk ke area kerja, termasuk konsultan, pengawas, maupun tamu resmi.
Ketiadaan buku tamu atau logbook ini menunjukkan lemahnya tertib administrasi dan pengawasan proyek. Buku tamu berfungsi penting untuk mengontrol akses lokasi kerja, mencatat kunjungan pengawas, serta mendukung akuntabilitas publik terhadap proyek yang dibiayai dengan dana negara.
Landasan Hukum dan Sanksi
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pelaksana jasa konstruksi wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Pasal 59) serta menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, pembekuan izin usaha, hingga pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan 95.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) juga mengharuskan setiap kontraktor untuk memastikan keselamatan tenaga kerja serta memiliki sistem dokumentasi yang baik di lokasi proyek.
Imbauan dan Tindakan Tegas
Melihat kondisi tersebut, publik mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai pengguna anggaran, bersama Inspektorat Daerah dan Dinas PUPR, agar segera melakukan evaluasi dan audit teknis lapangan terhadap proyek Puskesmas Simpang Tonang.
Diharapkan pemerintah daerah tidak menoleransi pelanggaran K3, kelalaian administrasi, maupun dugaan penurunan mutu konstruksi, dan segera menjatuhkan tindakan tegas terhadap pihak pelaksana maupun pengawas proyek jika terbukti lalai atau melanggar peraturan perundang-undangan.
Foto yang diambil di lokasi memperlihatkan jelas kondisi pekerja tanpa APD, proses pengadukan tanpa takaran, serta tidak adanya catatan administrasi kunjungan — indikasi lemahnya pengawasan di proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
