BENGKULU SELATAN, PRESISIMEDIA.COM — Dugaan persoalan lingkungan di Sungai Mertam kembali memasuki babak serius. LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) Provinsi Bengkulu resmi mengadukan dugaan pencemaran Sungai Mertam ke Polres Bengkulu Selatan.
Langkah tersebut bukan sekadar meminta aparat melihat air sungai dengan mata telanjang. P2NAPAS mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan limbah PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL), termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saluran drainase, titik outfall, hingga kualitas air dari hulu sampai hilir.
Ketua DPW LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md., menegaskan pihaknya tidak ingin menjatuhkan vonis kepada perusahaan. Namun, dugaan yang berkembang di tengah masyarakat dinilai terlalu serius untuk dibiarkan hanya menjadi perdebatan.
“Kalau memang tidak ada pencemaran, silakan buktikan dengan data laboratorium. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,” tegas Iklandiyanto.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 107/DPW-P2NAPAS/BKL/VIII/2026.
Air Berubah, Ikan Mati, Polisi Diminta Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Formalitas
Informasi yang menjadi perhatian P2NAPAS berkaitan dengan dugaan perubahan kondisi air Sungai Mertam pada waktu tertentu serta laporan mengenai kematian ikan yang disebut terjadi berulang.
Persoalannya, perubahan warna air dan kematian ikan memang belum otomatis membuktikan adanya pencemaran dari perusahaan tertentu.
Karena itu justru pemeriksaan ilmiah menjadi kunci.
Polres Bengkulu Selatan bersama instansi teknis yang berwenang didorong tidak berhenti pada kunjungan lapangan atau pemeriksaan administratif. Sampel air harus diambil secara resmi, titik pengambilan harus jelas, prosedurnya dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil laboratorium harus menjadi dasar kesimpulan.
P2NAPAS meminta sampel diambil setidaknya dari kawasan hulu, sekitar wilayah aktivitas perusahaan, titik dugaan outfall, hingga bagian hilir Sungai Mertam.
Dengan begitu, publik dapat mengetahui apakah terdapat perubahan kualitas air dan di titik mana perubahan tersebut terjadi.
IPAL BSL Jangan Hanya Dilihat dari Atas
Sorotan paling tajam diarahkan kepada sistem pengelolaan limbah.
P2NAPAS meminta IPAL PT BSL diperiksa secara menyeluruh. Bukan hanya memastikan fasilitasnya ada, tetapi juga apakah fasilitas tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
Kapasitas pengolahan, kondisi kolam, saluran menuju titik pembuangan, kemungkinan kebocoran, rembesan, luapan, hingga titik penaatan atau outfall perlu diperiksa.
Pertanyaan sederhananya: apakah seluruh limbah benar-benar melalui proses pengolahan sebagaimana diwajibkan sebelum masuk ke badan air?
Pertanyaan itu hanya dapat dijawab dengan pemeriksaan teknis dan data, bukan klaim sepihak.
Apalagi penelitian Universitas Bengkulu yang dipublikasikan dalam jurnal Naturalis pada 2023 memang pernah mengkaji pengelolaan lingkungan PT BSL dan Sungai Mertam. Penelitian tersebut menyebut hasil pemeriksaan pada periode yang dikaji memenuhi baku mutu dan menggambarkan adanya fasilitas pengolahan serta pemantauan limbah.
Namun, data penelitian pada periode sebelumnya tidak semestinya digunakan untuk menutup pertanyaan mengenai kondisi sungai saat ini.
Kondisi lingkungan hari ini harus dijawab dengan data hari ini.
Riwayat Sorotan Sungai Mertam Bukan Isu Kemarin Sore
Dugaan persoalan Sungai Mertam juga bukan isu yang sama sekali baru.
Pada 2018, ANTARA pernah memberitakan sorotan Walhi Bengkulu terkait dugaan pencemaran Sungai Mertam di wilayah Desa Air Sulau. Saat itu aktivis lingkungan menyampaikan adanya laporan air sungai berwarna hitam dan berminyak serta keluhan masyarakat mengenai kondisi sungai.
Di sisi lain, penelitian yang terbit pada 2023 memberikan gambaran berbeda untuk periode yang diteliti, termasuk hasil pengujian yang disebut memenuhi baku mutu.
Dua informasi tersebut justru memperlihatkan mengapa pemeriksaan terbaru penting dilakukan.
Publik tidak membutuhkan perang narasi. Publik membutuhkan bukti.
P2NAPAS: Jangan Ada yang Kebal dari Pemeriksaan
Iklandiyanto menegaskan, pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya menghakimi PT BSL.
Namun, apabila perusahaan yakin seluruh proses pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan, pemeriksaan terbuka dan berbasis data seharusnya tidak menjadi persoalan.
“Jangan hanya melihat kondisi sungainya. Periksa juga IPAL, saluran drainase, kolam pengolahan, titik outfall dan dokumen lingkungan perusahaan,” ujarnya.
Menurut P2NAPAS, parameter pemeriksaan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan lingkungan yang berlaku, termasuk pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak serta parameter relevan lainnya.
Dengan pemeriksaan tersebut, dugaan dapat dipisahkan dari fakta.
Jika hasil laboratorium menunjukkan kualitas air masih memenuhi ketentuan, masyarakat juga berhak mengetahui hasil tersebut.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, aparat dan instansi berwenang tidak boleh menutup mata.
Bola Kini di Tangan Aparat
Pengaduan P2NAPAS telah menempatkan persoalan Sungai Mertam di depan pintu aparat penegak hukum.
Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling keras berbicara.
Pertanyaannya: maukah aparat membuka persoalan ini sampai ke akar?
Periksa IPAL.
Periksa outfall.
Periksa dokumen lingkungan.
Ambil sampel secara resmi.
Uji di laboratorium yang kompeten.
Bandingkan hasilnya dari hulu hingga hilir.
Kemudian buka hasilnya kepada publik.
Sebab Sungai Mertam bukan milik perusahaan, bukan milik LSM, dan bukan milik aparat. Sungai adalah bagian dari lingkungan yang keberadaannya menyangkut kepentingan masyarakat.
Jika ternyata tidak terjadi pencemaran, maka hasil pemeriksaan harus menjadi jawaban yang membersihkan nama pihak yang dituding.
Tetapi jika ditemukan pelanggaran, jangan sampai laporan hanya berhenti sebagai tumpukan kertas di atas meja.
Sungai tidak bisa memberikan laporan polisi. Ikan tidak bisa membuat pengaduan. Lingkungan tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena itu, ketika masyarakat membawa dugaan pencemaran ke aparat, yang dibutuhkan bukan sekadar respons—melainkan pemeriksaan yang benar-benar mampu menjawab siapa, apa, bagaimana, dan dari mana sumber persoalannya.
P2NAPAS menyatakan siap mengawal pengaduan tersebut sesuai koridor hukum dan tetap memberikan ruang bagi PT BSL untuk menyampaikan klarifikasi.
Kini publik menunggu satu hal:
Apakah Sungai Mertam akan dijawab dengan fakta, atau kembali tenggelam di antara klaim dan bantahan?
