Ket foto; Kapolda Sumbar Irjen Gatot tri suryanta
Pasaman — Gelombang kemarahan publik kian membesar. Setelah laporan mengenai aktivitas tambang emas ilegal di Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, mencuat, kini muncul dugaan intimidasi terhadap wartawan yang memberitakan kejahatan lingkungan tersebut.
Seorang pria berinisial H, yang disebut-sebut sebagai pengelola tambang tanpa izin, diduga melacak dan mengancam wartawan yang memberitakan aktivitas ilegal itu. Informasi dari sumber tepercaya menyebut, H—yang dikenal di lapangan dengan nama panggilan Runcah—bahkan menyombongkan diri mampu “menindak” siapa pun yang dianggap membocorkan aktivitas tambangnya.
Tindakan ini langsung memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi jurnalis, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat setempat.
> “Ini bukan sekadar ancaman terhadap wartawan. Ini adalah serangan terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk tahu. Jika dibiarkan, berarti hukum sudah kalah oleh para penambang ilegal,” tegas Ketua ketua umum LSM P2NAPAS Ahmad husen, Sabtu (1/11/2025).
Kapolda Diminta Turun Langsung
Ketua umum LSM P2NAPAS dan jaringan jurnalis lokal meminta Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. [GATOT TRI SURYANTA] turun tangan langsung memerintahkan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan intimidasi.
> “Kami menuntut Kapolda Sumbar segera bertindak. Jangan biarkan wartawan diburu hanya karena menjalankan tugas konstitusional. Bila polisi diam, artinya negara ikut membenarkan intimidasi,”ujar ketua umum LSM P2NAPAS Ahmad husen
Dugaan intimidasi ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang membelit aktivitas tambang di Batang Kundur. Selain beroperasi tanpa izin, kegiatan penambangan emas menggunakan alat berat itu disebut merusak bentang alam, mencemari sungai, dan merusak jalan antar-nagari.
Negara Dianggap Absen
Warga Cubadak Barat menyebut, aparat daerah sudah berkali-kali menutup mata. Razia yang pernah dilakukan polisi beberapa waktu lalu dinilai hanya formalitas. Setelah aparat pergi, alat berat kembali beroperasi, sungai kembali keruh, dan hutan semakin gundul.
> “Kami sudah bosan dengan janji. Wartawan yang menulis malah diintimidasi, sedangkan pelaku tambang bebas beroperasi. Di mana negara?” kata Salahuddin, tokoh adat setempat dengan nada geram.
Ancaman Nyata bagi Kebebasan Pers
Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas menyatakan bahwa setiap jurnalis dilindungi hukum dalam menjalankan tugasnya. Ancaman atau kekerasan terhadap wartawan dapat dijerat pidana.
> “Jangan tunggu ada korban. Sekali jurnalis dibungkam, publik kehilangan mata dan telinga. Kapolda harus buktikan bahwa hukum masih hidup di Sumatera Barat,” .
Desakan Transparansi dan Penindakan Tegas
Publik kini menunggu langkah konkret dari Polda Sumbar. Penangkapan terhadap pelaku intimidasi dan penutupan permanen tambang ilegal di Batang Kundur menjadi ujian nyata komitmen aparat terhadap supremasi hukum.
Jika tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan kasus ini akan menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan pers di daerah dan memperkuat jaringan tambang ilegal yang selama ini diduga dilindungi oknum tertentu.
