Pasaman | informasinegara.com — Setelah sebelumnya menuai sorotan publik akibat dinilai bungkam terkait keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru (TPG), pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman akhirnya memberikan klarifikasi resmi mengenai persoalan tersebut.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru hanya terjadi terhadap guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Sementara guru yang telah lulus PPG sebelum tahun 2025 disebut tidak mengalami kendala pembayaran.
Dalam keterangannya, pihak Kemenag Pasaman menyebut keterlambatan terjadi akibat belum tersedianya pagu anggaran yang cukup dalam DIPA tahun 2026. Hal itu dipicu karena proses pelaksanaan PPG tahun 2025 masih berlangsung hingga awal tahun 2026, sementara penyusunan anggaran telah rampung sejak Oktober 2025.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Banyak kalangan menilai persoalan hak guru seharusnya dapat diantisipasi lebih awal, terlebih program PPG merupakan agenda resmi pemerintah yang sudah direncanakan secara nasional.
Publik juga mempertanyakan mengapa penjelasan resmi baru disampaikan setelah muncul pemberitaan dan keresahan di tengah para guru penerima tunjangan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi publik dan kurang responsifnya birokrasi terhadap persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam klarifikasinya, pihak Kemenag Pasaman menyebut saat ini hanya sekitar 69 guru PAI yang belum menerima pembayaran TPG akibat keterbatasan pagu anggaran. Sementara sebagian lainnya telah dibayarkan secara bertahap melalui anggaran Kemenag Pasaman maupun Kanwil Kemenag Sumatera Barat.
Pihak Kemenag juga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Pasaman, melainkan merupakan persoalan nasional akibat meningkatnya jumlah peserta PPG hingga lebih dari 700 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, berbagai pihak menilai alasan teknis dan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi pembenaran atas terlambatnya hak guru. Sebab di tengah tuntutan profesionalisme dan peningkatan kualitas pendidikan, para guru tetap menjalankan kewajiban mereka tanpa pernah menunda tanggung jawab mengajar di sekolah.
“Kami menghargai klarifikasi yang telah disampaikan. Namun pemerintah tetap harus memastikan hak guru tidak terus tertunda dan komunikasi kepada publik dilakukan secara terbuka sejak awal agar tidak menimbulkan keresahan,” ujar Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara.
Pihak Kemenag Pasaman memperkirakan kekurangan pembayaran TPG tersebut dapat diselesaikan sekitar Juli 2026 setelah tambahan pagu anggaran direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Presisimedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi lanjutan dari seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan informasi sesuai kode etik jurnalistik.
