Jakarta – Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak pada status kepesertaan JKN. Masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa masuk ke desil lebih tinggi, termasuk desil 10, dan kepesertaannya menjadi nonaktif.
Kondisi ini berpotensi menghambat pengobatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan penonaktifan kepesertaan menjadi salah satu pengaduan yang diterima seiring adanya pemutakhiran data. Namun, ia menekankan penentuan desil berada di luar kewenangan BPJS Kesehatan.
“Kami berusaha persoalan desil ini diberikan priority lah untuk mereka yang selama ini membutuhkan pelayanan kesehatan secara jangka panjang,” kata Iqbal kepada detikcom di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Kamis (12/9/2026).
“Tetapi tentu tugas kami menyampaikan secara proper. Bahwa untuk penentuan desil dan lainnya tentu tidak dalam kapasitas BPJS. Kami mendorong supaya orang tetap terjamin dalam BPJS,” ujarnya.
Iqbal menekankan perlunya perhatian khusus bagi peserta dengan penyakit yang membutuhkan pengobatan rutin, seperti misalnya thalassemia, terutama jika kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat.
“Soal ada beberapa yang desil ternyata realitasnya kan berbeda sama kenyataannya. Dia harus punya penyakit misalkan terus-menerus kayak thalassemia. Ya memang harus disegerakan, dikasih notif di sana,” katanya.
“Sebetulnya jadi perhatian. Karena BPJS Kesehatan berusaha sebetulnya jangan sampai yang memiliki hak atas layanan kesehatan yang dibiayai oleh negara ini justru terjajar-jajar,” sambungnya.
Pemutakhiran Data Dinilai Lambat
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan persoalan muncul setelah perubahan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Masyarakat yang sebelumnya berada di desil penerima bantuan dapat masuk ke desil di atas 5 sehingga kehilangan sejumlah bantuan.
Timboel menilai proses pemutakhiran DTSEN masih lambat. Pada 15 April 2026, menurutnya, pemutakhiran disebut baru mencapai 17,51 persen, sedangkan pada September angkanya sekitar 30 persen.
“Jadi memang sangat lambat nih proses pemutahiran. Dan kalau proses pemutahiran dari BPS kan dia top-down,” ujar Timboel.
Ia mendorong mekanisme pelaporan dari masyarakat ‘bottom-up’ dipercepat. Menurutnya, warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai kondisi sebenarnya harus dapat segera diverifikasi melalui kelurahan.
“Padahal kan di PP 76 2015 itu pemutahiran itu setiap bulan,” katanya.
Timboel mencontohkan warga di Cipayung yang sebelumnya berada di desil 4, tetapi berubah menjadi desil 6. Setelah melapor ke kelurahan, keluarga tersebut disebut harus menunggu hingga enam bulan. Perubahan itu membuat sejumlah bantuan yang sebelumnya diterima ikut terhenti.
“Ini yang kita mendorong pemerintah jangan terlalu birokratis dan mempercepat proses laporan yang dari bawah. Sehingga bisa mengecek untuk memastikan betul gak keluarga ini yang melapor kondisinya begini,” ujar Timboel.
Pasien Kronis Tetap Dilayani
Persoalan kepesertaan nonaktif juga dirasakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Puskesmas Warnasari Pangalengan Eti Rosmalia mengatakan pasien kerap baru mengetahui statusnya tidak aktif ketika hendak berobat.
“Sering kejadian seperti itu. Karena mereka tidak terima kan yang biasanya aktif bisa dipergunakan untuk dia berobat. Ternyata pas dicek di sini jadi tidak aktif,” kata Eti.
Dalam kondisi darurat, pasien tetap dilayani. Puskesmas kemudian membantu mengarahkan pasien untuk mengecek status kepesertaan dan mengurus reaktivasi melalui layanan BPJS maupun koordinasi dengan dinas terkait.
Khusus pasien penyakit kronis yang rutin membutuhkan layanan rumah sakit, puskesmas melakukan pemilahan dan mengusulkan reaktivasi kepesertaan.
“Kalau untuk yang berpenyakit tadi, yang memang rutin ke rumah sakit, dengan kondisi yang memang sudah dia membutuhkan itu ada dengan usulan reaktivasi,” katanya.
Nama-nama pasien dengan penyakit kronis atau kondisi yang membutuhkan perhatian khusus disampaikan kepada dinas sosial untuk diusulkan reaktivasi.
“Kita sampaikan untuk nama-nama yang memang mempunyai penyakit kronis, mempunyai yang memang perhatian khusus, kaitan kesehatannya. Kita pilah dan kita usulkan secara sistem untuk reaktifasi kembali. Ada beberapa yang sudah aktif kembali,” ujarnya.
Eti mengatakan usulan reaktivasi dapat disampaikan segera agar pasien tidak kehilangan akses layanan.
“Kita 24 jam usulannya. Disampaikannya terus-terusan. Kalau memang ada yang tidak aktif, kita usulkan langsung,” tutur Eti.