Rokan Hilir, informasinegara.com- Christina Simamora mendesak Kapolda Riau, Ditreskrimum Polda Riau, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Pengawas Penyidikan (Wasidik) Polda Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang menempatkan dirinya sebagai tersangka di Polres Rokan Hilir.
Christina menduga terdapat persoalan serius dalam proses penanganan perkara yang berkaitan dengan kebun kelapa sawit dan kegiatan panen. Ia mempertanyakan dasar penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, prosedur penyidikan, serta tindakan yang menurut pengakuannya dialami bersama sejumlah pekerja panen pada September 2024.
Dalam pernyataan tertulis tertanggal 27 Oktober 2026, Christina meminta agar dugaan penyimpangan prosedur tersebut diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional. Ia juga meminta agar dugaan kriminalisasi yang disampaikannya tidak diabaikan, tetapi diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“ Saya tidak takut menghadapi proses hukum, tetapi saya menuntut agar proses hukum itu sendiri berjalan sesuai hukum,” demikian inti pernyataan Christina.
Perlu ditegaskan, dugaan kriminalisasi dan keberatan terhadap tindakan penyidik tersebut merupakan keterangan dari Christina yang masih memerlukan verifikasi independen, dokumen pendukung, serta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Empat Pekerja Panen Dibawa ke Polres Rohil, Christina Pertanyakan Dasar Hukum
Christina menceritakan bahwa pada 24 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, empat pekerja panen yang bekerja untuknya dibawa ke Polres Rokan Hilir.
Ia menduga para pekerja tersebut dibawa oleh sekitar 20 orang yang disebutnya sebagai orang-orang suruhan Rudianto. Dalam keterangannya, Christina juga menyebut Rudianto, Ester Liyana Br Siburian, dan kuasa hukum Rudianto berada dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Ketika mendengar para pekerjanya dibawa, Christina mengaku langsung menuju lokasi. Dalam perjalanan, ia melihat tiga mobil yang disebutnya berkaitan dengan pihak-pihak tersebut. Ia mengaku sempat membentangkan tangan untuk meminta salah satu mobil berhenti, tetapi kendaraan itu kemudian melaju kencang.
Keterangan mengenai dugaan pengerahan massa, keterlibatan pihak tertentu, dan peristiwa di jalan tersebut perlu dikonfirmasi kepada orang-orang yang disebut, saksi di lokasi, serta bukti pendukung lainnya.
Christina kemudian menghubungi kepala desa, pihak kepolisian setempat, dan Bhabinkamtibmas Polsek Pujud. Menurut keterangannya, Bhabinkamtibmas Aipda Iskandar menyarankannya mendatangi Polres Rokan Hilir dengan membawa dokumen tanah untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Sekitar pukul 15.00 WIB, Christina tiba di Polres Rokan Hilir dan mengaku melihat keempat pekerja itu berada di Unit I Reskrim.
Ia menyatakan bahwa ketika menanyakan alasan para pekerja dibawa ke kantor polisi, dirinya mendapat penjelasan bahwa mereka diduga melakukan pencurian.
Christina membantah tuduhan tersebut. Menurut versinya, para pekerja memanen sawit atas perintahnya di kebun yang ia klaim memiliki keterkaitan dengan hak atas aset selama perkawinan.
Ia juga menyebut hasil kebun digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta membayar kewajiban pinjaman perbankan yang, menurut keterangannya, mencapai sekitar Rp1,7 miliar dari dua bank selama masa perkawinan.
Namun, status kepemilikan kebun, hubungan hukum para pihak, penggunaan hasil panen, serta kewajiban pinjaman tersebut tetap perlu diperiksa melalui dokumen yang sah. Klaim kepemilikan yang disampaikan Christina tidak dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.
Mengaku Ditahan Dua Malam Tiga Hari, Christina Mempertanyakan Dokumen Resmi
Christina selanjutnya mengungkapkan bahwa dirinya bersama para pekerja berada di Polres Rokan Hilir selama dua malam tiga hari.
Menurut pengakuannya, selama berada di sana mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman sebagaimana mestinya. Ia juga mengaku mengalami tekanan berupa ancaman akan dimasukkan ke dalam sel pada tengah malam.
Christina menyatakan telah meminta kejelasan status hukum serta dokumen penangkapan atau penahanan, tetapi menurut keterangannya, dokumen tersebut tidak diberikan atau diperlihatkan kepadanya.
Pengakuan ini merupakan persoalan serius yang patut diperiksa. Akan tetapi, kepastian mengenai apakah telah terjadi penangkapan atau penahanan formal, siapa yang dikenai tindakan tersebut, kapan tindakan dimulai dan berakhir, serta apakah terdapat surat perintah atau dasar hukum lain, harus ditentukan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan resmi kepolisian.
Apabila benar terdapat tindakan pembatasan kebebasan tanpa dasar hukum yang sah atau perlakuan yang melanggar hak seseorang, persoalan itu tidak cukup dijawab dengan bantahan lisan. Perlu ada pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan penjelasan resmi berdasarkan catatan administrasi perkara.
Christina mengaku mengalami trauma atas peristiwa tersebut. Ia juga menyebut pernah meminta perlindungan hukum kepada Polsek Pujud dan menyampaikan permohonan kepada pihak kepolisian, tetapi merasa belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan.
Ia turut mempertanyakan pernyataan yang, menurut pengakuannya, disampaikan Kasat Reskrim Polres Rohil saat itu, AKP I Putu Adi Juniwinata, bahwa apabila dirinya kalah, ia akan masuk sel.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi langsung kepada pejabat yang disebut. Tanpa konfirmasi dan bukti pendukung, pernyataan itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.
Penetapan Tersangka pada 12 Oktober 2024 Dipersoalkan
Salah satu keberatan utama Christina berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka pada 12 Oktober 2024.
Ia mempertanyakan dasar hukum penetapan tersebut, kecukupan alat bukti, serta proses pemeriksaan yang mendahuluinya. Christina mengaku tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Pernyataan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap berkas perkara, berita acara pemeriksaan, surat penetapan tersangka, dokumen pemanggilan, dan catatan penyidikan lainnya.
Dalam konteks ini, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Christina membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Pertanyaan yang harus dijawab ialah apakah seluruh persyaratan hukum acara telah dipenuhi dan apakah penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti serta prosedur yang sah.
Penilaian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka harus mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan, termasuk ketentuan yang relevan mengenai hak tersangka dan mekanisme pengujian tindakan penyidik.
Karena itu, Christina meminta agar keberatannya tidak berhenti sebagai pengaduan administratif, melainkan diperiksa dengan menelaah dokumen resmi penyidikan.
Pengaduan ke Propam dan Gelar Perkara di Wasidik Polda Riau
Christina menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada Divisi Propam Mabes Polri. Menurut keterangannya, pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Propam Polda Riau dan diteruskan kepada Wasidik Polda Riau untuk ditindaklanjuti.
Pada 19 Oktober 2026, Christina mengaku mengikuti gelar perkara di Wasidik Polda Riau. Ia menyebut kegiatan itu dihadiri sejumlah personel dari Polres Rokan Hilir, jajaran Wasidik, serta penyidik Ditreskrimum Polda Riau.
Dalam pernyataan tertulisnya, Christina menyebut sejumlah nama personel yang menurut keterangannya hadir, antara lain:
IPDA Ivan Bayuaji Maulana;
Brigadir Ayub Rino Zebua;
Brigadir Michael Sebastian; dan
IPDA Darl inson Sitorus.
Christina juga menyebut sejumlah pejabat dan personel yang menurut keterangannya tidak hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk AKP I Putu Adi Juniwinata, Aipda Wira Adi Kusuma, Bripda Ignasius Edu Gusra Sinaga, dan IPDA Randi Pandapotan Tamba.
Daftar kehadiran tersebut masih perlu dicocokkan dengan undangan, daftar hadir, notula, dan berita acara gelar perkara resmi. Penyebutan nama dalam pernyataan Christina bukan merupakan kesimpulan bahwa personel yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.
Christina menilai belum terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut atas keberatan yang disampaikannya dalam gelar perkara tersebut. Ia meminta hasil evaluasi, kesimpulan, serta langkah penanganan selanjutnya disampaikan secara tertulis.
Di sinilah tuntutan transparansi menjadi penting: apabila suatu pengaduan telah melalui mekanisme pemeriksaan internal, pihak yang mengadu patut memperoleh informasi mengenai status penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, tindak lanjutnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berwenang.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan yang disertai alasan dan dasar pemeriksaan juga diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Sengketa Kebun Sawit Tidak Boleh Mengaburkan Pemeriksaan Unsur Pidana
Christina menilai perkara yang dihadapinya tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan kebun sawit, kegiatan panen, dokumen yang berkaitan dengan aset, serta hubungan hukum para pihak selama perkawinan.
Ia menyebut terdapat persoalan dokumen hibah dan pembatalan hibah yang, menurut keterangannya, menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan.
Christina mengaku pernah meminta agar dokumen pembatalan hibah yang ditunjukkan penyidik diuji, tetapi menurut versinya, permintaan tersebut tidak memperoleh jawaban yang memadai.
Meski demikian, keberadaan sengketa aset tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Sebaliknya, adanya laporan dugaan pencurian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan bukti mengenai penguasaan lahan, riwayat kepemilikan, kewenangan memanen, dan hubungan hukum antara para pihak.
Penyidik perlu menguji seluruh bukti yang relevan secara objektif, termasuk bukti yang mendukung maupun yang meringankan pihak yang diperiksa.
Prinsip inilah yang seharusnya menjadi titik utama pemeriksaan: bukan memenangkan salah satu pihak melalui opini, melainkan memastikan apakah unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi berdasarkan bukti yang sah.
Christina Desak Kapolda Riau Membuka Kejelasan Penanganan Perkara
Melalui pernyataannya, Christina mengajukan sejumlah permintaan kepada Kapolda Riau, Ditreskrimum Polda Riau, Wasidik, Propam, dan pejabat berwenang.
Pertama, mengevaluasi penanganan perkara di Polres Rokan Hilir secara objektif, menyeluruh, dan profesional.
Kedua, memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penetapan tersangka, alat bukti yang digunakan sesuai hak akses yang diatur hukum, prosedur penyidikan, serta perkembangan perkara.
Ketiga, memeriksa keberatannya mengenai dugaan tidak adanya pemeriksaan sebelum penetapan tersangka dengan menelaah dokumen penyidikan secara menyeluruh.
Keempat, menindaklanjuti gelar perkara pada 19 Oktober 2026 dan memberikan informasi tertulis mengenai hasil serta langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelima, memeriksa dugaan penyimpangan prosedur apabila terdapat bukti yang mendukungnya.
Keenam, menjamin penghormatan terhadap hak-hak Christina serta memastikan proses hukum berjalan tanpa konflik kepentingan.
Christina menegaskan bahwa ia tidak meminta agar dirinya langsung dinyatakan benar. Ia meminta agar bukti diperiksa, keberatan dijawab, dan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Ujian Akuntabilitas Penegakan Hukum
Perkara ini memerlukan penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai dasar penetapan tersangka, kronologi tindakan terhadap Christina dan para pekerja, kelengkapan administrasi penyidikan, serta tindak lanjut pengaduan yang disebut telah disampaikan kepada Propam dan Wasidik Polda Riau.
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menghormati kerahasiaan penyidikan, hak para pihak, dan asas praduga tak bersalah.
Apabila seluruh prosedur telah dijalankan sesuai hukum, dokumen dan penjelasan resmi dapat membantu meluruskan keberatan yang disampaikan Christina. Namun, jika pemeriksaan menemukan penyimpangan, tindakan korektif harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Ketegasan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan, tetapi tidak boleh pula ada dugaan pelanggaran prosedur yang dibiarkan tanpa pemeriksaan yang layak.
Hingga rilis ini disusun, uraian mengenai peristiwa, tindakan aparat, dan dugaan kriminalisasi di atas bersumber dari pernyataan Christina Simamora. Konfirmasi resmi dari Polres Rokan Hilir, Polda Riau, Propam, dan Wasidik Polda Riau masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. (Tim)
