Bukittinggi — Proyek irigasi senilai Rp56 miliar yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) di tiga titik strategis Kota Bukittinggi — Anak Aia, Palolok, dan Bak Kincia — kini berada dalam sorotan tajam. Dengan sisa waktu pengerjaan tinggal hitungan hari menuju akhir Desember 2025, progres fisik di lapangan justru menunjukkan gejala keterlambatan serius.
Pantauan langsung menunjukkan bahwa pekerjaan yang seharusnya mencakup penguatan tebing, pasangan batu baru, hingga perbaikan alur sungai, nyaris tidak terlihat di lapangan. Di sepanjang kawasan Anak Aia (By Pass), pekerjaan hanya tampak berupa pemolesan permukaan dan perbaikan minor, bukan konstruksi baru sesuai spek teknis kontrak.
Akibat minimnya pekerjaan konstruksi baru, alur sungai justru mengalami penyempitan sekitar 100 meter, memicu pertanyaan mengenai substansi dan arah pengerjaan yang sedang berlangsung.
Diduga Menyimpang dari Dokumen Kontrak
Sejumlah elemen teknis — mulai dari pasangan penguat tebing, pasangan koporan, hingga luncuran dasar sungai — diduga tidak dikerjakan sesuai Kontrak No. HK0201-Bsw5.8.1/354.
Indikasi penyimpangan terlihat dari:
Tidak adanya pasangan baru di lokasi prioritas.
Struktur yang seharusnya dibangun ulang hanya ditambal.
Tidak terlihatnya aktivitas pengerjaan intensif di sepanjang jalur irigasi primer.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan kontraktual, kualitas pekerjaan, dan efektivitas pengawasan proyek.
LMR-RI: “Waktu hampir nol, kualitas jauh dari standar”
Ketua LMRRI Komisariat Wilayah Sumbar, Ir. Sutan Hendy Alamsyah, memberikan penilaian keras terhadap progres proyek yang pendanaannya bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR dan BWSS V.
> “Dengan waktu yang tersisa sangat sedikit, saya menilai pekerjaan ini berpotensi besar tidak selesai sesuai perjanjian kerja. Apa yang terlihat di lapangan tidak mencerminkan pekerjaan sebuah proyek nasional bernilai puluhan miliar,” tegas Sutan Hendy di kawasan Pecinan, Bukittinggi.
Ia juga menyoroti indikasi lemahnya koordinasi antara Main Contractor dan Sub-Contractor, yang menurutnya dapat berdampak langsung pada mandeknya pekerjaan.
Untuk lokasi Tersier Bak Kincia Gulai Bancah, ia juga menegaskan perlunya audit teknis menyeluruh.
Kontraktor Bungkam, Pengawas Minim Penjelasan
Upaya meminta penjelasan kepada Sub-Contractor proyek, Rizki, hingga kini tidak mendapat respons meski telah dihubungi melalui pesan dan panggilan resmi.
Sementara itu, seorang staf konsultan pengawas dari Agrobisnis Pangan Nusantara, Alju, hanya menyebutkan bahwa pekerjaan memang dibagi dalam beberapa spot — namun tidak memberikan penjelasan mengenai progres fisik, kendala teknis, maupun rencana percepatan.
Keterbatasan informasi dari pihak pelaksana menambah kuat dugaan bahwa proyek ini menghadapi persoalan serius baik dari segi teknis, koordinasi, maupun manajemen.
Pertanyaan Publik yang Kini Menggantung
Hingga berita ini disusun, pihak PT Brantas Abipraya dan BWSS V belum memberikan klarifikasi resmi. Di atas kertas, proyek irigasi dengan durasi 120 hari kalender itu seharusnya sudah mendekati rampung. Namun kondisi lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya.
Sejumlah pertanyaan kini muncul:
Apakah pekerjaan benar-benar mengikuti spesifikasi kontrak?
Mengapa progres di lapangan sangat minim menjelang tenggat waktu?
Di mana posisi pengawasan utama dari konsultan dan pihak balai?
Dan yang paling mendasar: ke mana sebenarnya larinya efektivitas anggaran Rp56 miliar tersebut?
Publik, terutama warga Bukittinggi yang terdampak langsung dari proyek irigasi ini, berhak mendapatkan jawaban jelas dari pihak-pihak terkait.
Catatan Redaksi: Berita ini akan diperbarui segera setelah PT Brantas Abipraya, Sub-Contractor, atau pihak BWSS V memberikan klarifikasi resmi. Prinsip jurnalisme berimbang tetap dijaga
Redaksi