JAKARTA, Informasimedia.Com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mencetak prestasi di bidang reformasi hukum. Lembaga yang dipimpin Taruna Ikrar itu meraih predikat Istimewa dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 setelah berhasil mempertahankan nilai sempurna 100 selama tiga tahun berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Penghargaan diterima Plt. Sekretaris Utama BPOM, Dr. Irwansyah, S.IP., M.Si., mewakili Kepala BPOM Taruna Ikrar, didampingi Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Andriana Krisnawati.
Capaian ini menjadi pengakuan atas konsistensi BPOM dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas regulasi, serta memastikan setiap pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Irwansyah mengatakan, BPOM tidak hanya berhasil mempertahankan nilai sempurna selama tiga tahun berturut-turut, tetapi juga disebut sebagai satu-satunya lembaga yang memperoleh nilai 100 dalam penilaian tahun ini.
“BPOM dinilai berhasil mempertahankan nilai sempurna 100 selama tiga tahun berturut-turut. BPOM juga disebut sebagai satu-satunya lembaga yang meraih nilai tersebut dalam penilaian tahun ini,” ujar Irwansyah.
Menurut dia, pencapaian tersebut memiliki arti penting bagi BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan. Sektor ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sehingga membutuhkan kepastian hukum, ketertiban prosedur, serta integritas dalam setiap pengambilan keputusan.
Penghargaan predikat Istimewa itu diberikan Kementerian Hukum melalui penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026. Hasil tersebut menjadi indikator komitmen BPOM dalam menjalankan reformasi hukum secara konsisten sekaligus memperkuat sistem tata kelola organisasi.
Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 mengangkat tema “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak.”
Tema tersebut menekankan pentingnya pembenahan tata kelola hukum agar regulasi tidak sekadar menjadi perangkat administratif, tetapi juga menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam daftar penerima penghargaan IRH 2026, BPOM tercatat bersama lima kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Pariwisata.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan komitmen seluruh institusi pemerintah. Meski memiliki tugas dan kewenangan berbeda, setiap lembaga dituntut menerapkan tata kelola yang berlandaskan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Usai menerima penghargaan, Irwansyah melaporkan capaian tersebut kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar. Apresiasi kemudian disampaikan kepada seluruh jajaran BPOM, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dinilai berkontribusi dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan menjalankan sistem kerja sesuai ketentuan.
Taruna menegaskan, keberhasilan mempertahankan nilai sempurna merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, bukan semata-mata pencapaian satu unit atau individu.
“Nilai sempurna ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran BPOM, mulai dari pusat hingga daerah. Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai regulasi dan sistem yang berlaku. Capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat integritas serta menjaga kualitas tata kelola kelembagaan,” ujar Taruna Ikrar.
Ia mengingatkan, penghargaan tersebut tidak boleh hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dalam pekerjaan sehari-hari.
Menurut Taruna, kepatuhan terhadap hukum harus menjadi budaya kerja yang tercermin dalam setiap proses, kebijakan, dan keputusan organisasi. Dengan demikian, kualitas tata kelola tidak hanya terlihat dari angka penilaian, tetapi juga dari pelaksanaan tugas yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang terpenting bukan hanya mempertahankan nilai 100, tetapi memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum benar-benar menjadi budaya kerja. Setiap proses dan keputusan harus berlandaskan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara profesional, serta diarahkan untuk mendukung tugas BPOM dalam melindungi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Irwansyah menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen bersama seluruh jajaran dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus memperkuat tata kelola organisasi.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen seluruh jajaran BPOM dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat tata kelola organisasi. Mempertahankan nilai sempurna selama tiga tahun berturut-turut membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan tanggung jawab bersama dari seluruh unit kerja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, konsistensi tersebut perlu terus dipelihara agar pencapaian dalam penilaian kelembagaan benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja.
Bagi BPOM, reformasi hukum juga berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan landasan regulasi yang kuat, sistem kerja yang tertib, dan koordinasi efektif di seluruh tingkatan organisasi.
Predikat Istimewa IRH 2026 sekaligus menjadi tantangan bagi BPOM di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar untuk terus menjaga standar tata kelola yang telah dicapai.
Mempertahankan nilai sempurna selama tiga tahun berturut-turut membutuhkan kedisiplinan dan komitmen berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya diukur melalui nilai dan penghargaan, tetapi juga melalui konsistensi penegakan aturan, integritas kelembagaan, serta kemampuan menghadirkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (JB-01)
