Pasaman, Sumatera Barat — Dugaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, kembali memantik perhatian publik. Selain isu kerusakan lingkungan, muncul kabar adanya upaya pihak tertentu yang berusaha melacak wartawan yang memberitakan praktik tambang tanpa izin (PETI) di daerah tersebut.
Upaya Menelusuri Wartawan
Informasi yang dihimpun dari sumber tepercaya menyebutkan, seorang yang diduga pengelola tambang ilegal berinisial H — disebut-sebut bernama Harunsyah — berupaya mencari tahu siapa wartawan yang mengungkap aktivitas tambang di Batang Kundur.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut, Runcah sempat menyombongkan diri memiliki kemampuan “menindak wartawan” dan mengaku telah mengantongi informasi awal terkait pihak-pihak yang menyebarkan berita tambang ilegal tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen kepada pihak kepolisian, pemerintah nagari, maupun pihak yang disebut dalam laporan ini.
Dampak Aktivitas Tambang Ilegal
Aktivitas. Penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi itu merusak bentang alam mulai dari tercemarnya aliran sungai, rusaknya jalan penghubung antarnagari, hingga hilangnya vegetasi di kawasan hutan.
Tokoh adat Nagari Cubadak Barat, dalam beberapa pertemuan warga, disebut sudah menegaskan penolakan terhadap kegiatan tambang ilegal.
> “Kami sudah berulang kali meminta agar aktivitas itu dihentikan. Lingkungan kami rusak, tapi belum ada tindakan tegas,” kata seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (1/11/2025).
Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polres Pasaman dan Polsek Dua Koto sempat melakukan razia di sejumlah titik, menyita peralatan seperti box penyaring emas dan pondok penambang. Namun aktivitas serupa diduga masih berlangsung secara sporadis.
Kekhawatiran terhadap Kebebasan Pers
Kabar adanya upaya pelacakan terhadap wartawan yang memberitakan PETI menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebebasan pers di daerah.
Beberapa organisasi jurnalis lokal menilai, bila benar terjadi, tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi yang dapat mengancam keselamatan wartawan dan menghambat kerja jurnalistik.
> “Jurnalis tidak boleh diintimidasi hanya karena menjalankan tugasnya. Aparat harus memastikan perlindungan bagi pers,” ujar ketua umum LSM P2NAPAS ketika dimintai tanggapan.
Desakan Penegakan Hukum
Kasus ini menyoroti dua persoalan mendasar: lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal dan ancaman terhadap kebebasan pers.
Pemerintah daerah dan aparat hukum didesak untuk bertindak transparan serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum, baik dalam konteks lingkungan maupun dugaan intimidasi terhadap wartawan.
> “Penegakan hukum yang tumpul hanya akan memperkuat jaringan tambang ilegal. Kita butuh tindakan nyata, bukan janji,” tegas salah satu pemerhati lingkungan Pasaman.
Catatan Redaksi
Semua nama dalam berita ini ditulis sesuai keterangan sumber dan masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait. Redaksi berkomitmen memperbarui laporan ini bila ada perkembangan
atau tanggapan resmi dari pihak yang disebut.
