Pasaman — Sikap bungkam Ketua DPRD Kabupaten Pasaman menuai sorotan publik. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi terkait keberadaan kafe remang-remang di perbatasan Kecamatan Panti dan Duo Koto yang diduga beroperasi tanpa izin.
Di tengah keresahan masyarakat yang kian meluas, lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru belum menunjukkan langkah konkret. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pun tidak mendapat respons.
Warga menilai, pembiaran terhadap aktivitas kafe tersebut berpotensi merusak tatanan sosial di lingkungan perbatasan. Selain dugaan pelanggaran perizinan, keberadaan tempat hiburan malam itu juga dikhawatirkan memicu penyakit masyarakat.
“Sudah lama beroperasi, tapi tidak ada tindakan tegas. Kami jadi bertanya, ada apa sebenarnya?” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan kini tertuju pada DPRD Kabupaten Pasaman. Publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
Ketidaktegasan ini memunculkan persepsi adanya pembiaran terhadap praktik usaha hiburan ilegal. Padahal, masyarakat berharap DPRD segera memanggil instansi terkait seperti Satpol PP dan kepolisian untuk melakukan penertiban.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dikhawatirkan semakin menurun. DPRD dinilai perlu segera mengambil sikap terbuka dan tegas agar tidak dianggap abai terhadap aspirasi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman belum memberikan tanggapan resmi.
