Fot. Dok. Tambang Emas ILEGAL diduga milik Runcah masih beroperasi 23/10) di BT. KUNDUR DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN.
PASAMAN — informasinegara.com |
Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/INST-2025 tentang percepatan pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sejatinya menjadi sinyal perang bagi seluruh kepala daerah di Sumbar.
Namun di Kabupaten Pasaman, perintah tegas itu seolah hanya kertas tanpa suara. Aktivitas PETI terus menggeliat, alat berat masih keluar masuk, dan aliran sungai berubah warna. Di tengah kerusakan itu — Bupati Pasaman, Welly Suhery, memilih diam.
Diam bukan kebetulan. Diam adalah pilihan.
Dan ketika seorang kepala daerah memilih bungkam di tengah kehancuran ekologi, maka yang hancur bukan hanya sungai — tetapi juga kepercayaan publik.
Instruksi Tegas, Tapi Tak DijalankanInstruksi Gubernur Nomor 2/INST-2025 mengatur langkah konkret:
1. Pemetaan titik aktivitas PETI
2. Inventarisasi lokasi dan pelaku.
3. Sinergi lintas sektor Forkopimda.
4. Pelaporan triwulan progres penindakan.
5. Pemutusan rantai pasokan alat berat, BBM, dan modal ilegal.
Instruksi ini tidak membuka ruang tafsir. Tapi di Pasaman, pelaksanaannya justru nihil.
PETI di daerah hulu Batang Sumpur hingga perbatasan Bonjol dilaporkan masih beroperasi. Bahkan, sumber lapangan menyebut aktivitas meningkat sejak awal Oktober 2025 — tepat setelah instruksi diterbitkan
Pemkab Pasaman Tak Bersikap
Presesimedia telah mengirimkan 12 pertanyaan resmi kepada Bupati Pasaman, mencakup langkah konkrit pasca instruksi, timeline target “Zero PETI”, hingga mekanisme pengawasan alat berat.
Surat konfirmasi dikirim pada 15 dan 25 Oktober 2025 melalui jalur resmi dan elektronik.
Hasilnya: tidak satu pun dijawab.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Welly Suhery belum memberikan pernyataan atau rencana aksi.
Padahal, diam di hadapan kerusakan lingkungan bukan sekadar kelalaian administratif — ini bentuk pembiaran struktural.
Ekologi Rusak, Hukum Dilanggar, Negara Diam
Dampak PETI bukan hanya galian liar.
Ia adalah ekonomi bayangan yang mengikat pemodal, penyedia alat berat, pemasok BBM, broker hasil tambang, hingga oknum birokrasi dan aparat.
Tanpa pemutusan rantai itu, operasi lapangan hanya menjadi “drama razia musiman”.
Sementara itu, masyarakat di hilir DAS Batang Sumpur melaporkan penurunan kualitas air, matinya biota sungai, dan longsor kecil di bantaran akibat pengerukan intensif.
Namun belum ada satu pun langkah nyata dari Pemkab.
Bupati Harus Bicara — Publik Berhak Menuntut
Kepala daerah bukan hanya pemegang stempel administratif. Ia adalah penentu arah moral pemerintahan.
Ketika rakyat kehilangan sungai, tanah, dan udara bersih karena tambang ilegal, maka diamnya Bupati adalah bentuk kejahatan politik.
Publik Pasaman berhak menuntut transparansi:
Apa langkah Pemkab setelah instruksi gubernur turun?
Kapan laporan triwulan dikirim ke provinsi?
Siapa yang melindungi aktivitas PETI di lapangan?
Presesimedia akan terus menunggu jawaban resmi Bupati Welly Suhery — sambil mengawal setiap titik aktivitas PETI di Pasaman.
Karena negara tidak boleh kalah oleh tambang ilegal.
