Ket; Kadis pendidikan kabupaten Pasaman Gunawan S.Pd. Msi
Pasaman – Upaya redaksi informasinegara.com untuk memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman terkait dugaan ketidaksesuaian mutu pondasi pada proyek Revitalisasi SD Negeri 08 Sentosa tak membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi.
Sebelumnya, LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) mengungkap adanya indikasi pekerjaan pondasi dan sloof bangunan yang tidak presisi. Dari hasil pemantauan lapangan, ditemukan perbedaan tinggi antar titik pondasi serta ketidaksejajaran struktur yang dinilai berpotensi memengaruhi kekuatan bangunan.
Proyek revitalisasi tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan nilai pagu mencapai Rp930.838.000,-. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Pasaman.
Namun, temuan dari lembaga masyarakat itu memunculkan tanda tanya mengenai pengawasan teknis dan kualitas konstruksi. Redaksi informasinegara.com telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman untuk meminta klarifikasi atas lima poin penting, antara lain terkait mekanisme pengawasan, tindak lanjut atas temuan lapangan, serta koordinasi dengan instansi pengawas seperti APIP.
Sayangnya, hingga batas waktu yang diberikan, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman belum memberikan keterangan apapun. Pihak redaksi juga telah mencoba menghubungi melalui pesan dan panggilan telepon, namun tidak mendapat respon.
Ketua LSM P2NAPAS, (nama bisa disesuaikan), menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat proyek, tetapi justru mendorong agar pekerjaan berjalan sesuai standar.
> “Kami hanya ingin memastikan uang negara digunakan sebagaimana mestinya. Kalau pondasinya saja tidak presisi, bagaimana nanti kekuatan bangunannya?” ujarnya.
Publik kini menantikan transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan Pasaman dalam memastikan mutu konstruksi proyek pendidikan yang dibiayai dari APBN tersebut.