Sijunjung, Sumatera Barat –informasinegara.com
Ratusan hektare hutan lindung di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dilumat tanpa ampun oleh praktik pembalakan liar. Mobil colt diesel milik warga bernama Antoni melenggang leluasa membawa kayu gelondongan dari jantung hutan, tanpa hambatan sedikit pun. Hukum seperti kehilangan taring — atau memang sengaja ditumpulkan?
Sabtu (20/9/2025), tim media menyaksikan langsung: truk-truk pengangkut kayu keluar masuk hutan bak konvoi resmi. Tak ada razia, tak ada penyitaan, hanya sunyi penuh tanya. Di sepanjang jalur lintas Kamang Baru, batang-batang kayu raksasa meluncur menuju sawmill, seolah-olah kegiatan ini sah dan legal. Tapi semua tahu: ini kejahatan kehutanan. Terang-terangan.
> “Kami sudah lama melihat mobil Antoni hilir mudik. Tapi polisi diam. Masyarakat lelah mengadu, semua seperti sandiwara,” ujar seorang warga, meminta namanya disamarkan.
Nama Antoni kini menjadi simbol dari sebuah ironi: ketika pelaku pembalakan liar bisa beroperasi bebas, bahkan disebut memiliki sawmill pribadi untuk menampung hasil kejahatan hutannya, masyarakat bertanya-tanya — apa sebenarnya yang sedang dimainkan?
Dugaan Pembiaran dan Perlindungan Oknum
Lebih dari sekadar pembalakan liar, kasus ini menggambarkan dugaan keterlibatan sistematis oknum aparat. Laporan masyarakat bertahun-tahun tak pernah digubris. Patroli kehutanan? Tidak pernah terlihat. Razia gabungan? Tak pernah terjadi.
> “Kalau rakyat kecil bawa sebatang kayu, langsung ditangkap. Tapi ini? Ratusan pohon hilang, tidak ada yang disentuh. Hukum macam apa ini?” tegas tokoh masyarakat setempat.
Padahal, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangat jelas: pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung bisa dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Tapi sejauh ini, nama Antoni dan kelompoknya tak tersentuh. Apakah hukum sedang tidur — atau pura-pura tidur?
Suara Masyarakat Meninggi, Aparat Masih Merendah
Kapolres Sijunjung, AKBP Willian Herbansyah, saat dikonfirmasi pada Minggu (21/9), menyatakan akan “mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak kehutanan.” Pernyataan normatif ini justru menambah keresahan: aksi sudah berlangsung lama dan terbuka, tapi aparat masih sekadar “mengumpulkan informasi”?
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Verdinan Asmin, juga menyatakan hal serupa: “Akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.” Sayangnya, publik sudah jenuh dengan pernyataan basa-basi — yang dibutuhkan adalah tindakan nyata.
Hutan Habis, Kepercayaan Publik Pun Luruh
Jika aparat tak segera bertindak tegas, publik bukan hanya kehilangan paru-paru alam, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Hutan Kamang Baru mungkin akan benar-benar gundul, dan nama-nama seperti Antoni akan terus menjadi legenda gelap pembalakan liar di Sumatera Barat.
(Hn)
