Pasaman Barat – informasinegara.com
Satu insiden, banyak pertanyaan. Ledakan tabung oksigen yang mengguncang RSUD Pasaman Barat (RSUD Pasbar) kini bukan lagi sekadar kecelakaan teknis. Di balik suara dentuman besi dan gas, muncul gema tuntutan atas tanggung jawab, transparansi, dan integritas manajemen pelayanan publik di sektor kesehatan.
Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si, CSFA, mengonfirmasi bahwa penyidikan masih berjalan. Namun, proses hukum yang berjalan lambat kini justru menjadi bahan bakar kecurigaan publik. Keluarga pasien dan masyarakat luas mempertanyakan: siapa yang lalai dan siapa yang akan bertanggung jawab?
Tudingan Kelalaian, Tuntutan Pertanggungjawaban
LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Ketua Umum Ahmad Husein Batu Bara menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan bukti kelalaian sistemik, bukan semata kegagalan teknis.
> “Nyawa manusia tidak boleh jadi korban dari protokol setengah hati dan manajemen yang ceroboh,” tegasnya.
LSM tersebut telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada RSUD Pasbar yang menuntut:
1. Kronologi lengkap ledakan tabung oksigen.
2. Tindakan medis darurat yang dilakukan terhadap korban.
3. Update kondisi pasien yang dirujuk ke Padang.
4. Prosedur pemeliharaan dan keselamatan instalasi oksigen rumah sakit.
5. Bentuk pertanggungjawaban konkret kepada korban dan keluarga.
Jerat Hukum Menanti Pihak Bertanggung Jawab
Jika terbukti lalai, RSUD Pasbar tidak hanya akan menghadapi kritik publik, tapi juga ancaman sanksi hukum. Berikut beberapa dasar hukum yang berpotensi menjerat:
KUHP Pasal 359: Kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian, dengan ancaman pidana hingga 5 tahun.
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: Setiap rumah sakit wajib menjamin keselamatan pasien dalam semua layanan.
UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012: Tentang keselamatan kerja dan perlindungan instalasi berisiko tinggi.
KUHPerdata: Keluarga korban berhak mengajukan gugatan atas kerugian materiil dan immateriil.
> “Ini bukan hanya soal etika, tapi soal hukum. Kelalaian di sektor vital seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tambah Batu Bara.
Pemerintah Daerah Didesak Tidak Cuci Tangan
Pernyataan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, yang sebelumnya menyebut pelayanan RSUD “cukup baik” kini dianggap tidak relevan, bahkan menyesatkan. Ledakan ini menunjukkan pengawasan pemerintah daerah lemah, manajemen krisis tidak siap, dan protokol keselamatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
LSM P2NAPAS menuntut langkah konkret, bukan retorika, antara lain:
Audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan manajemen rumah sakit.
Evaluasi terhadap SDM dan teknisi peralatan medis.
Kompensasi penuh kepada pasien terdampak.
Keterbukaan informasi kepada publik dan media
Bungkam Bukan Opsi, Publik Menuntut Kebenaran
Hingga berita ini diturunkan, RSUD Pasbar belum mengeluarkan pernyataan resmi, baik terkait penyebab ledakan maupun langkah pertanggungjawaban. Begitu juga dengan Pemda Pasaman Barat dan pihak kepolisian, yang masih enggan memberikan informasi detail kepada publik.
Keluarga pasien hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Transparansi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban hukum dan moral. Setiap jam keterlambatan dalam memberi kejelasan hanya mempertebal kecurigaan publik: ada yang sedang ditutupi.
Kata Akhir: Pilihan Antara Reformasi atau Reputasi yang Terkubur
RSUD Pasbar kini berada di simpang jalan: antara mengakui kesalahan dan membenahi sistem, atau terus berlindung di balik birokrasi bisu yang akhirnya akan memakan reputasi institusi dan pemerintah daerah itu sendiri.
Publik menanti. Jawaban harus dat
ang. Bukan nanti, tapi sekarang.
—
Laporan oleh:
Harnedi
Redaksi informasinegara.com
