Pasaman Barat – informasinegara.com
Insiden ledakan tabung oksigen di RSUD Pasaman Barat (RSUD Pasbar) tidak lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa. Peristiwa ini kini memasuki babak baru, setelah LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) secara resmi melayangkan tuntutan klarifikasi sekaligus ancaman gugatan hukum kepada pihak rumah sakit dan pemerintah daerah.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan indikasi nyata kelalaian sistemik dalam manajemen rumah sakit, bukan sekadar malfungsi alat.
> “Ini bukan hanya tentang tabung yang meledak. Ini tentang standar keselamatan yang diabaikan, nyawa pasien yang dipertaruhkan, dan manajemen yang gagal menjalankan tanggung jawab profesionalnya,” tegas Batu Bara dalam surat konfirmasi resmi yang diterima redaksi.
Tuntutan Transparansi: LSM Ajukan 5 Poin Klarifikasi Resmi
Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Direktur RSUD Pasbar dan tembusan kepada Bupati Pasaman Barat, LSM P2NAPAS menuntut jawaban tertulis atas 5 hal krusial:
1. Kronologi teknis dan operasional ledakan yang terjadi di ruang fasilitas oksigen.
2. Tindakan medis darurat yang diberikan kepada korban sesaat setelah kejadian.
3. Status medis terakhir korban, terutama pasien yang dirujuk ke RS di Padang.
4. Standar operasional prosedur (SOP) dan jadwal pemeliharaan tabung oksigen.
5. Skema pertanggungjawaban hukum dan moral terhadap korban dan keluarganya.
Potensi Jeratan Hukum: KUHP, UU Rumah Sakit, hingga Perdata
LSM P2NAPAS juga menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur kelalaian, maka manajemen RSUD Pasbar dapat dijerat berbagai pasal hukum:
Pasal 359 KUHP: Kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: Setiap rumah sakit wajib menjamin keselamatan pasien melalui sarana yang aman.
UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan Kerja: Kegagalan manajemen dalam pengawasan fasilitas kritis dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.
KUHPerdata: Keluarga korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang dialami.
Desakan Audit Forensik & Campur Tangan Aparat Penegak Hukum
LSM P2NAPAS mendesak dilakukan audit forensik independen terhadap seluruh sistem instalasi oksigen rumah sakit, termasuk pihak ketiga penyedia gas medis, jika ada. Batu Bara juga meminta agar Kepolisian dan Kejaksaan segera turun tangan.
> “Kami tidak ingin tragedi ini dikubur dengan pernyataan normatif. Ada korban, ada kelalaian, dan harus ada konsekuensi hukum,” ujarnya.
Pemda Dinilai Gagal Awasi RSUD: Bupati Diminta Ambil Sikap Tegas
Pernyataan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, yang sebelumnya menyebut layanan RSUD sudah “cukup baik”, kini dipertanyakan publik. LSM menilai peristiwa ini sebagai kegagalan pengawasan total, baik dari aspek teknis, anggaran, maupun integritas manajemen rumah sakit.
LSM mendesak:
Pembentukan tim investigasi independen oleh Pemda.
Evaluasi menyeluruh terhadap direksi RSUD Pasbar.
Perbaikan sistem keamanan instalasi medis secara menyeluruh.
> “Pemda dan manajemen RSUD tidak bisa lagi berlindung di balik birokrasi. Ini soal nyawa manusia,” kata Batu Bara tegas.
Belum Ada Klarifikasi Resmi dari RSUD Pasbar
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Pasaman Barat belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi. Pihak Pemda dan kepolisian juga belum mengeluarkan pernyataan publik terkait langkah investigatif pasca-ledakan.
Redaksi masih berupaya mendapatkan keterangan lanjutan dari pihak-pihak terkait.
(H,N)
Redaksi informasinegara.com
