Jakarta – Korupsi kembali menjadi luka bangsa yang belum sembuh. Kali ini, sorotan publik tertuju pada eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang justru mengemis amnesti setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah Noel itu sontak menuai kritik keras dari LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS). Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyebut sikap tersebut bukan hanya memalukan, tetapi juga merendahkan martabat pejabat negara.
> “Mengemis amnesti setelah terjerat kasus korupsi bukanlah sikap ksatria. Itu memperlihatkan betapa rendahnya komitmen moral pejabat yang seharusnya jadi teladan. Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Koruptor harus dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati sekalipun,” tegas Ahmad Husein dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).
Presiden Prabowo Dapat Apresiasi: Tak Ada Kompromi!
Menurut P2NAPAS, keputusan Presiden Prabowo Subianto menolak permintaan amnesti Noel adalah langkah tepat dan patut diapresiasi. Bagi P2NAPAS, korupsi tidak boleh lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan extraordinary crime yang menghancurkan sendi bangsa, mengkhianati rakyat kecil, dan melukai cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
> “Presiden harus berdiri tegak di atas prinsip: tidak ada kompromi untuk korupsi. Hukuman mati bagi koruptor bukan sekadar hukuman, tetapi pesan moral bahwa negara ini serius menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Ahmad Husein.
Noel dan Kemunafikan Politik Moral
Publik tentu masih ingat, Noel pernah bersuara lantang soal korupsi bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia bahkan mendesak agar pelaku korupsi bansos dihukum mati.
Namun, suara lantang itu kini runtuh di hadapan kenyataan. Jelang masuk mobil tahanan KPK, Noel berkata lirih:
> “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.”
Kontradiksi ini jelas memperlihatkan wajah asli moralitas pejabat yang hanya keras saat menyalahkan orang lain, tetapi lunak saat dirinya sendiri terjerat hukum.
Reformasi Sistemik, Efek Jera Tanpa Tawar-Menawar
P2NAPAS menegaskan bahwa kasus Noel adalah potret nyata rapuhnya birokrasi yang masih membuka ruang transaksi gelap. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan reformasi sistemik, agar uang negara benar-benar kembali ke rakyat—bukan tersedot ke kantong segelintir elit.
> “Kita tidak butuh belas kasihan bagi koruptor. Yang kita butuhkan adalah keberanian hukum yang memberi efek jera, serta reformasi birokrasi yang berpihak pada rakyat kecil. Selama celah dibiarkan, kasus serupa akan terus berulang. Pemberantasan korupsi adalah pintu utama menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ahmad Husein.
Catatan Akhir: Publik Tidak Mudah Lupa
Bangsa ini sudah kenyang dengan drama pejabat bermulut manis yang akhirnya tersandung kasus korupsi. Publik tidak mudah lupa, dan sejarah mencatat siapa yang konsisten memperjuangkan keadilan, dan siapa yang berbalik menjadi pengkhianat rakyat.
P2NAPAS menegaskan komitmennya untuk berdiri di garda terdepan, memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik—bukan untuk memperkaya pejabat dan kroninya.
Redaksi
