Padang — LSM P2NAPAS menyampaikan bantahan atas beredarnya narasi yang menyebut wartawan dilarang merangkap jabatan di lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut P2NAPAS, pernyataan tersebut perlu dipahami secara proporsional dan tidak menimbulkan stigma negatif terhadap insan pers yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa independensi jurnalistik tetap harus dijaga, namun hak warga negara untuk berserikat dan berorganisasi juga dilindungi oleh konstitusi.
“Yang terpenting adalah menjaga profesionalisme, objektivitas, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan tertentu. Tidak semua wartawan yang aktif di organisasi sosial otomatis kehilangan independensinya,” ujarnya, Senin.
Menurutnya, keberadaan wartawan di tengah organisasi sosial justru dapat memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran publik.
P2NAPAS menilai bahwa fungsi pers dan lembaga kontrol sosial memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kepentingan masyarakat serta memperkuat demokrasi yang sehat dan terbuka.
“LSM maupun pers sama-sama memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, P2NAPAS mengingatkan agar polemik tersebut tidak dijadikan dasar untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik maupun melakukan pengawasan sosial.
P2NAPAS juga mengajak seluruh elemen pers, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk tetap menjaga sinergi dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Di akhir pernyataannya, P2NAPAS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara independen, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
