PASAMAN – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah upaya penegakan hukum yang terus dilakukan aparat, muncul dugaan adanya jaringan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan aktivitas tambang ilegal tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa suplai BBM dalam jumlah besar, mustahil alat berat dan mesin tambang dapat beroperasi secara terus-menerus di lapangan. Karena itu, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada pelaku di lokasi tambang, tetapi juga pada pihak-pihak yang diduga berada di balik rantai distribusi logistik tersebut.
Masyarakat juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum yang dikaitkan dengan lingkungan Bamus Nagari, yang disebut-sebut memiliki peran dalam distribusi BBM untuk kebutuhan operasional PETI. Informasi ini masih berupa dugaan yang berkembang di tengah masyarakat dan membutuhkan pendalaman serta klarifikasi dari pihak berwenang.
Salah satu nama yang turut menjadi perbincangan adalah Ika Harmoko, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan distribusi BBM untuk aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ika Harmoko memberikan tanggapan terkait aktivitas usahanya dan isu yang berkembang di masyarakat.
Ia menyatakan:
“Belum saya kenal bapak sudah jual minyak saya dan keluarga saya.”
Pernyataan tersebut memunculkan beragam penafsiran di tengah publik, terutama terkait batas antara aktivitas usaha yang sah dengan dugaan keterkaitan pada aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Sejumlah warga menilai, persoalan utama bukan semata pada aktivitas penjualan BBM, melainkan pada dugaan aliran BBM yang diduga digunakan untuk mendukung operasional PETI yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk daerah aliran sungai dan lahan masyarakat.
“Kalau memang tidak ada yang memasok BBM, mustahil alat berat bisa bekerja setiap hari di lokasi tambang. Ini yang perlu ditelusuri aparat,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan publik juga mengarah pada lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang diduga rawan disalahgunakan untuk kepentingan aktivitas ilegal. Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran pertambangan, tetapi juga potensi penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga berani menelusuri dugaan adanya aktor lain di balik layar, termasuk rantai pasokan logistik yang memungkinkan PETI tetap beroperasi.
Jika penegakan hukum hanya menyentuh bagian hilir tanpa menyentuh sumber pasokan, maka upaya pemberantasan PETI dikhawatirkan tidak akan memberikan hasil maksimal dan hanya bersifat sementara.
Kasus PETI Dua Koto kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di Kabupaten Pasaman. Publik menunggu langkah nyata aparat untuk memastikan apakah hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu, atau justru kalah oleh jaringan yang diduga menopang aktivitas tambang ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait masih menunggu kesempatan untuk memberikan klarifikasi kepada aparat maupun instansi berwenang.
