Dua Koto – Klarifikasi Kepala UPT SDN 21 Kelabu, Sixboy Dani, yang membantah tuduhan pemalakan dana Rp72.000 per siswa untuk perayaan HUT RI ke-80 pada Media Online Investasi Info justru menimbulkan gelombang protes baru dari kalangan orangtua siswa. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa dalih “musyawarah mufakat” yang digaungkan pihak sekolah hanyalah topeng untuk menutupi praktik pungutan yang sesungguhnya.
Sejumlah orangtua menuturkan bahwa pemberlakuan iuran tersebut tidak pernah benar-benar lahir dari kesepakatan bulat, melainkan lebih sebagai instruksi yang tidak bisa ditolak. Situasi itu membuat para wali murid merasa dipaksa secara halus, dengan kekhawatiran jika menolak maka anak-anak mereka akan mendapat perlakuan berbeda.
“Kalau benar sukarela, kenapa ada angka pasti Rp72 ribu? Kenapa tidak disesuaikan dengan kemampuan orangtua? Faktanya, banyak yang keberatan tapi tidak berani bersuara. Ini sudah jelas menyerupai pungli yang dibungkus kata gotong-royong,” tegas salah seorang wali murid, Selasa (9/9/2025).
Lebih jauh, orangtua siswa juga menyoroti budaya pungutan di sekolah yang seolah-olah dianggap lumrah. Mereka menilai dunia pendidikan kerap berlindung di balik istilah “sumbangan sukarela” padahal faktanya menyerupai kewajiban.
“Praktik pungutan berkedok sumbangan ini sudah lama jadi penyakit di sekolah-sekolah. Kalau dibiarkan, generasi kita justru belajar bahwa kejujuran bisa dikorbankan demi dalih kegiatan seremonial,” ujar wali murid lainnya dengan nada kecewa.
Fenomena seperti ini kembali menguatkan dugaan adanya praktik pungutan liar yang melanggar aturan. Padahal, jelas disebutkan dalam regulasi pendidikan bahwa sekolah negeri tidak boleh membebani siswa dengan pungutan yang sifatnya memaksa, apalagi sampai memberi kesan diskriminasi terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman untuk turun tangan melakukan evaluasi serius. Bukan hanya sekadar membenarkan klarifikasi sepihak, tetapi mengusut apakah benar sumbangan itu dijalankan dengan asas sukarela atau justru mengarah pada pemalakan terselubung.
“Jangan biarkan sekolah jadi tempat praktik pungli. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membebani. Kalau terus dibiarkan, mental anak-anak akan rusak sebelum mereka belajar arti kemerdekaan yang sesungguhnya,” tutup seorang tokoh masyarakat setempat dengan nada tajam.
