PADANG – Dewan Pimpinan Pusat LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) secara resmi melayangkan surat kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) terkait tuntutan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Surat bernomor 307/DPP-P2NAPAS/VI/2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, dan berisi permohonan kompensasi, transparansi hasil investigasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan pasca terjadinya blackout yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dalam surat tersebut, P2NAPAS menegaskan bahwa PLN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang andal dan bertanggung jawab kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero).
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, peristiwa blackout yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap dunia usaha, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga aktivitas pemerintahan yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Blackout yang terjadi telah menimbulkan dampak yang luas. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan serta kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban PLN terhadap pelanggan yang terdampak,” ujar Ahmad Husein Batu Bara di Padang, Jumat.
P2NAPAS mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang bersumber dari PT PLN (Persero) Sumatera Barat, dimana jumlah pelanggan listrik di Sumatera Barat tercatat mencapai 1.961.781 pelanggan.
Dengan jumlah pelanggan yang mendekati dua juta tersebut, P2NAPAS menilai bahwa dampak blackout tidak dapat dianggap sebagai gangguan biasa karena menyangkut kepentingan masyarakat dalam skala yang sangat besar.
Melalui surat tersebut, P2NAPAS meminta PLN untuk:
Menyampaikan hasil investigasi penyebab terjadinya blackout secara terbuka kepada publik;
Mengumumkan jumlah pelanggan dan wilayah yang terdampak;
Memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku;
Menjelaskan mekanisme dan besaran kompensasi yang akan diberikan;
Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketenagalistrikan;
Menyediakan mekanisme pengaduan bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman massal tersebut.
Selain ditujukan kepada Direktur Utama PLN, surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VI DPR RI, Komisi XII DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta General Manager PLN UID Sumatera Barat.
Menurut P2NAPAS, keterlibatan berbagai lembaga negara dalam tembusan surat tersebut bertujuan agar proses penanganan blackout dan pemenuhan hak-hak pelanggan dapat diawasi secara objektif dan transparan.
“Sebagai perusahaan negara yang mengelola sektor strategis, PLN harus mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan hanya penjelasan semata,” tegas Ahmad.
P2NAPAS juga mendorong PLN untuk melakukan penguatan sistem transmisi dan distribusi listrik di Sumatera guna meningkatkan keandalan pasokan energi serta meminimalkan risiko terjadinya pemadaman berskala besar di masa mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan, P2NAPAS mengaku masih menunggu tanggapan resmi dari PT PLN (Persero) terkait surat yang telah disampaikan kepada Direksi PLN dan sejumlah lembaga negara tersebut.
“Harapan masyarakat sederhana, yaitu mendapatkan pelayanan listrik yang andal dan memperoleh kepastian atas hak-haknya ketika terjadi gangguan layanan. Karena itu, kami berharap PLN segera memberikan respons dan langkah konkret yang dapat menjawab keresahan publik,” tutup Ahmad Husein Batu Bara.
Redaksi
