Pasaman, Informasinegara.com – Pemerintah Nagari Simpang Tonang bersama Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Simpang Tonang resmi menetapkan Peraturan Nagari Simpang Tonang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2026 dalam sebuah musyawarah yang berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Simpang Tonang, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen pemerintah nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Dua Koto,Wali Nagari Simpang Tonang Drs Yoprimadi,TA, Ketua Bamus Nagari Simpang Tonang beserta seluruh anggota Bamus,Ket Tim PKK Nagari Simpang Tonang,LPMN,Sekretaris Nagari,Kaur Keuangan, serta unsur pemerintahan nagari lainnya.
Agenda utama rapat adalah membahas sekaligus menetapkan perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Simpang Tonang.
Dalam hasil pembahasan tersebut, terdapat beberapa penyesuaian anggaran yang dinilai penting untuk mendukung berbagai program strategis nagari. Di antaranya adalah penambahan anggaran untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi Qur’ani sekaligus meningkatkan syiar Islam di tengah masyarakat.
Selain itu, perubahan APB Nagari juga mengakomodasi penganggaran operasional Pusat Kreativitas Anak Nagari (PKAN). Program ini diharapkan menjadi wadah pembinaan, pengembangan bakat, kreativitas, dan karakter generasi muda agar mampu berprestasi serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Nagari Simpang Tonang.
Dalam sambutannya, Wali Nagari Simpang Tonang, Drs.Yobrimadi, menyampaikan bahwa perubahan APB Nagari merupakan langkah strategis agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang telah disepakati bersama.
“Perubahan anggaran ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama sehingga setiap program yang dianggarkan benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Kami berharap seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara maksimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan Nagari Simpang Tonang,” ujar Yoprimadi.
Ia juga mengajak seluruh perangkat nagari, Bamus, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan sehingga setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bamus Nagari Simpang Tonang, Rudolf Haikal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bamus sebagai lembaga legislatif di tingkat nagari memiliki fungsi pengawasan sekaligus memastikan seluruh proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Nagari berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, perubahan APB Nagari merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Nagari dan Bamus setelah melalui pembahasan yang matang serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap setelah peraturan nagari ini ditetapkan, seluruh program yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan dengan baik, tepat waktu, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari Simpang Tonang,” ungkap Rudolf Haikal.
Suasana rapat berlangsung penuh kekeluargaan dengan semangat musyawarah dan mufakat. Seluruh peserta memberikan dukungan terhadap penetapan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Nagari tersebut, Pemerintah Nagari Simpang Tonang diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan, pembinaan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Penambahan anggaran untuk MTQ dan operasional PKAN menjadi bukti nyata komitmen pemerintah nagari dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang religius, kreatif, dan berdaya saing.
Penetapan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2026 ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam menjaga tata kelola keuangan nagari yang transparan, efektif, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Simpang Tonang.
