PADANG — Pengelolaan Dana Kesejahteraan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Nagari kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya persoalan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya.
Temuan tersebut bukan sekadar soal administrasi. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas kepatuhan operasional PT Bank Nagari periode 2023 hingga Triwulan III 2025 menunjukkan adanya aset hasil pengadaan Dana Kesejahteraan yang disebut belum diserahkan kepada instansi penerima.
Padahal, dana yang digunakan bukan angka kecil.
Berdasarkan LHP yang dikutip dalam materi pemeriksaan, Bank Nagari melaporkan biaya Dana Kesejahteraan sebesar lebih dari Rp34 miliar pada 2023, lebih dari Rp35 miliar pada 2024, dan lebih dari Rp21 miliar hingga September 2025.
Pertanyaannya sederhana tetapi serius:
ketika puluhan miliar rupiah digelontorkan atas nama tanggung jawab sosial perusahaan, apakah seluruh aset dan bantuan tersebut benar-benar telah diserahkan, dicatat dan dipertanggungjawabkan secara terang?
Kasus videotron di Kabupaten Sijunjung menjadi salah satu contoh yang justru memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola tersebut.
Videotron Rp670 Juta, Tetapi Status Kepemilikannya Belum Jelas
Salah satu penggunaan Dana Kesejahteraan Bank Nagari tahun 2023 adalah bantuan pengadaan videotron di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sijunjung senilai sekitar Rp670 juta.
Pengadaan dilakukan Bank Nagari berdasarkan kontrak tertanggal 10 Oktober 2023 dan disebut telah selesai dikerjakan pada 23 November 2023.
Namun, persoalan muncul ketika BPK melakukan pemeriksaan.
Berdasarkan konfirmasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung pada 14 Agustus 2025, pemerintah daerah disebut belum menerima dan belum mencatat videotron tersebut sebagai aset yang berasal dari bantuan Bank Nagari.
Situasi ini menjadi semakin janggal karena dalam pemeriksaan fisik, Bank Nagari Cabang Sijunjung masih menyimpan kunci ruang panel videotron.
Sementara itu, pihak Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung disebut hanya memperoleh hak akses secara remote terhadap komputer yang berada di ruang panel.
Artinya, bantuan yang secara substansi ditujukan untuk pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya berujung pada kejelasan status kepemilikan aset.
BPK bahkan menilai kondisi tersebut mengakibatkan status kepemilikan videotron belum jelas.
Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang apakah videotronnya berdiri atau berfungsi.
Yang menjadi persoalan adalah siapa pemilik sah aset tersebut, kapan aset diserahkan, dan apakah proses penyerahannya telah memenuhi mekanisme pertanggungjawaban Dana Kesejahteraan Bank Nagari.
BPK Soroti Tidak Adanya Bukti Penyerahan Aset
Persoalan semakin terang setelah BPK menemukan bahwa belum terdapat dokumen tanda terima barang sebagai bukti penyaluran Dana Kesejahteraan sebagaimana pedoman internal Bank Nagari.
Padahal, dokumen rekomendasi Divisi Sekretaris Perusahaan yang telah disetujui Direksi pada 16 Agustus 2023 menyebutkan bahwa videotron tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
Dengan demikian, terdapat pertanyaan besar yang layak dijawab manajemen Bank Nagari:
Mengapa aset yang menurut keputusan internal harus diserahkan kepada pemerintah daerah belum memiliki bukti penyerahan aset yang jelas?
Lebih jauh lagi, berdasarkan keterangan Pemimpin Grup Perencanaan, Pengelolaan dan Pengadaan di Divisi Umum Bank Nagari pada 28 November 2025, videotron hasil pengadaan CSR tersebut tidak tercatat dalam neraca Bank Nagari dan semestinya diserahterimakan kepada penerima bantuan.
Jika tidak tercatat sebagai aset Bank Nagari, tetapi juga belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah, maka publik tentu berhak mempertanyakan: aset tersebut secara administrasi berada di mana?
Inilah titik krusial yang membuat temuan BPK tidak boleh dipandang sebelah mata.
Puluhan Miliar Dana Kesejahteraan, Jangan Sampai Transparansi Kalah oleh Seremonial
Dana CSR semestinya menjadi instrumen untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan daerah.
Namun, semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas dan ketepatan administrasinya.
Data BPK menunjukkan nilai Dana Kesejahteraan Bank Nagari mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada satu unit videotron senilai Rp670 juta.
Kasus tersebut justru membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi seluruh Dana Kesejahteraan Bank Nagari?
Apakah kasus serupa hanya terjadi di Sijunjung atau terdapat aset bantuan lain yang belum diserahkan atau belum tercatat secara semestinya?
Publik juga patut mendapatkan penjelasan mengenai berapa banyak aset CSR Bank Nagari yang telah diserahkan secara resmi, berapa yang masih dalam proses, serta apakah seluruh bantuan telah memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.
Sebab CSR bukan uang yang boleh berhenti pada seremoni penyerahan simbolis.
Ketika perusahaan mengeluarkan dana puluhan miliar atas nama tanggung jawab sosial, maka setiap rupiah harus dapat ditelusuri dan setiap aset harus memiliki status kepemilikan yang terang.
Bank Nagari Akui Temuan dan Janjikan Tindak Lanjut
Direksi Bank Nagari dalam LHP BPK menyatakan sependapat dengan rekomendasi pemeriksa dan akan menindaklanjutinya sesuai action plan.
BPK sendiri merekomendasikan agar Direksi Bank Nagari memerintahkan Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan meningkatkan monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Kesejahteraan serta menyerahkan kepemilikan videotron kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada 4 Juni 2026, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati pemeriksaan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti setiap catatan serta rekomendasi pemeriksaan.
Manajemen Bank Nagari menyatakan temuan BPK dipandang sebagai bagian dari evaluasi untuk memperkuat tata kelola, pengawasan internal, transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Bank juga menyampaikan bahwa mereka telah melaporkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat pada 10 April 2026 dan dokumen tindak lanjut akan dilengkapi melalui mekanisme SIPTL BPK.
Publik Berhak Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pernyataan
Pada akhirnya, persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada kalimat “akan ditindaklanjuti.”
Publik membutuhkan bukti konkret.
Videotron senilai Rp670 juta itu harus jelas siapa pemiliknya, kapan resmi diserahterimakan, bagaimana dokumen serah terimanya, dan apakah Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mencatatnya sebagai aset daerah.
Begitu pula dengan seluruh Dana Kesejahteraan Bank Nagari yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Jika uangnya sudah keluar, asetnya sudah dibangun, tetapi dokumen kepemilikannya belum jelas, maka transparansi tidak boleh berhenti di balik meja administrasi.
BPK telah membuka persoalan melalui hasil pemeriksaannya. Kini bola berada di tangan manajemen Bank Nagari dan pihak terkait untuk membuktikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar dituntaskan.
Sebab bagi publik, CSR bukan sekadar nama program, bukan sekadar papan nama, dan bukan sekadar seremoni.
CSR adalah amanah. Dan setiap amanah harus bisa dipertanggungjawabkan sampai ke titik terakhir.
