Pasaman – Polemik terkait hibah lahan untuk pembangunan pemerintah di Kampung Baru, Jorong Batang Tuhur, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, terus menjadi perhatian publik.
Pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sekaligus pemegang hak ulayat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menghambat pembangunan pemerintah. Namun, mereka mempertanyakan proses penerbitan surat hibah yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan administrasi.
Menurut keterangan pihak pemegang hak ulayat, hibah yang diterbitkan oleh Wali Nagari Cubadak Tengah dianggap tidak melalui mekanisme yang semestinya. Mereka menilai proses penyerahan lahan dilakukan tanpa melibatkan maupun meminta persetujuan ninik mamak sebagai pihak yang memiliki kewenangan adat atas tanah tersebut.
“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami persoalkan adalah proses hibah yang terkesan dipaksakan tanpa adanya keterbukaan dan musyawarah dengan pemegang hak ulayat,” ujar salah satu pihak yang mengaku mewakili ahli waris.
Mereka menyebut, dalam wilayah yang masih menjunjung tinggi adat Minangkabau, peran ninik mamak dan pemegang hak ulayat seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap keputusan terkait pemanfaatan tanah ulayat.
Akibat tidak dilibatkannya pemegang hak ulayat, muncul anggapan bahwa keberadaan ninik mamak diabaikan dalam proses administrasi tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan melalui dialog terbuka.
Pihak ahli waris berharap pemerintah nagari maupun pihak terkait dapat meninjau ulang keabsahan dokumen hibah tersebut. Mereka juga meminta adanya ruang musyawarah agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan menghormati hukum adat yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Nagari Cubadak Tengah terkait tudingan adanya cacat administrasi dalam proses hibah tersebut.
(Redaksi)
