Pasaman – Polemik lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Baru, Jorong Batang Tuhur, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, belum menemukan titik terang meski Wali Nagari Cubadak Tengah telah memberikan klarifikasi terkait status tanah tersebut.
Di tengah penjelasan pemerintah nagari yang menyebut lahan berasal dari hibah warga bernama Risda Warni kepada Pemerintah Nagari Cubadak Tengah pada 10 November 2025, kini muncul pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama.
Informasi yang beredar menyebut adanya dokumen tertanggal 23 April 2026 atas nama Asriato NST, yang diklaim sebagai dasar kepemilikan atau hak atas lahan tersebut. Kehadiran dokumen baru ini memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian status hukum tanah yang saat ini tengah dibangun untuk fasilitas koperasi.
Sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pernyataan sepihak, melainkan perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat melalui pemeriksaan dokumen lengkap dari seluruh pihak yang mengklaim.
“Jika memang ada dua dokumen berbeda atas satu objek tanah, maka yang harus diuji adalah legalitas, kronologi penerbitan, asal-usul hak, serta dasar penguasaan fisik lahan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Polemik semakin menarik perhatian karena lahan tersebut disebut berkaitan dengan aset desa lama. Namun status perubahan dari aset desa, perluasan lahan, hingga hibah tambahan dinilai harus memiliki administrasi yang kuat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Publik kini mempertanyakan beberapa hal mendasar:
Apakah objek hibah benar bebas sengketa saat diserahkan?
Apakah seluruh ahli waris dan pihak berkepentingan telah menyetujui hibah tersebut?
Bagaimana posisi hukum dokumen atas nama Asriato NST yang terbit pada April 2026?
Sampai saat ini, belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil verifikasi antara kedua dokumen tersebut.
Sejumlah warga berharap pemerintah nagari, pihak pengklaim, tokoh adat, dan instansi terkait dapat duduk bersama untuk mengklarifikasi persoalan ini secara terbuka agar pembangunan KDMP tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai program ekonomi masyarakat justru terganggu karena persoalan legalitas lahan yang belum tuntas,” kata warga setempat.
Masyarakat menilai penyelesaian sengketa harus mengedepankan fakta hukum, dokumen autentik, dan musyawarah, bukan sekadar klaim sepihak di ruang publik
