PASAMAN, SUMBAR — Proyek rehabilitasi dan penambahan ruang Puskesmas Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, kembali memantik sorotan publik. Proyek bernilai Rp 4,1 miliar lebih itu diduga dikerjakan jauh dari standar keselamatan, mutu konstruksi, dan tertib administrasi yang seharusnya wajib dipatuhi dalam pekerjaan konstruksi pemerintah.
Pekerja Tanpa APD, Pengadukan Coran Diduga Asal-Asalan
Pantauan media pada 30 Oktober 2025 pukul 16.30 WIB memperlihatkan kondisi mencengangkan. Beberapa pekerja tampak mengaduk bahan coran secara manual, tanpa helm proyek, sepatu safety, maupun sarung tangan — sebuah pelanggaran fatal terhadap K3 Konstruksi.
Lebih parah lagi, proses penakaran material bangunan dilakukan tanpa ukuran yang jelas. Praktik ini menimbulkan kecurigaan serius terhadap kualitas beton yang akan menjadi struktur penting fasilitas kesehatan masyarakat.
Seorang pekerja yang mengaku sebagai kepala tukang, Asmadi, menyebut bahan campuran “sudah diukur sebelumnya”. Namun ketika diminta menjelaskan takaran teknis, ia tidak mampu memberikan data apa pun. Bahkan, dari hasil pengamatan di lokasi, material split (batu pecah) nyaris tidak terlihat pada tumpukan bahan — indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap standar mutu konstruksi beton.
Administrasi Proyek Diduga Tidak Berjalan
Dugaan pelanggaran tidak berhenti pada aspek teknis. Media juga menemukan ketiadaan buku tamu atau logbook kunjungan di area proyek. Padahal, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 dengan tegas mewajibkan setiap proyek untuk memiliki catatan administrasi lapangan yang mencatat semua pihak yang masuk ke area kerja.
Ketidakhadiran logbook ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga mengaburkan jejak akuntabilitas publik atas proyek yang dibiayai uang negara.
Proyek Besar, Pengawasan Lemah
Berdasarkan papan proyek, kegiatan ini dilaksanakan oleh:
SKPD: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
Konsultan Pengawas: CV. Ocean Tanado
Pelaksana: CV. Midya Karya
Nilai kontrak: Rp 4.126.196.326,00
Namun besarnya anggaran tidak sebanding dengan kualitas pelaksanaan di lapangan. Minimnya APD, penakaran material tanpa standar, hingga administrasi proyek yang diabaikan semakin menguatkan dugaan bahwa pengawasan terhadap proyek ini sangat lemah.
Melanggar UU Jasa Konstruksi, Terancam Sanksi Berat
Bila dugaan ini terbukti, pelaksana proyek dapat dijerat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan penerapan K3 Konstruksi serta pemenuhan standar teknis pekerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu membuka ruang dijatuhkannya:
sanksi administratif,
pembekuan izin usaha, bahkan
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan 95.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 juga memperkuat kewajiban kontraktor untuk menjamin keselamatan tenaga kerja.
Publik Mendesak Audit Menyeluruh
Melihat temuan lapangan yang begitu mencolok, publik mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Inspektorat Daerah, serta Dinas PUPR untuk segera melakukan evaluasi teknis dan audit menyeluruh terhadap proyek ini.
Jika terbukti lalai, baik pelaksana maupun pengawas diminta dikenai tindakan tegas, demi memastikan tidak ada penurunan mutu, kebocoran anggaran, ataupun risiko keselamatan bagi pekerja dan masyarakat.
Foto Lokasi Mencerminkan Buruknya Pengawasan
Dokumentasi dari lokasi proyek memperlihatkan dengan jelas pekerja tanpa APD, pengadukan material tanpa takaran, serta tidak adanya tanda-tanda administrasi kunjungan. Sebuah potret nyata dari proyek bernilai miliaran rupiah yang
diduga dikerjakan tanpa standar dan tanpa kendali.
