Pasaman – Dunia pendidikan Kabupaten Pasaman kembali tercoreng. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) resmi melayangkan surat konfirmasi bernomor 012/P2NAPAS/IX/2025 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman terkait dugaan pungutan liar (pungli) di SDN 21 Kelabu Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto.
Dalam laporan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, terungkap bahwa pihak sekolah melalui kebijakan Kepala Sekolah Sixboydani membebankan pungutan sebesar Rp72.000 per siswa untuk biaya pawai dan drumband dalam rangka perayaan HUT RI ke-80.
Padahal, aturan jelas-jelas melarang pungutan sejenis di sekolah negeri. Mulai dari UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pelayanan Publik, PP Pendanaan Pendidikan, hingga Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 — semuanya menegaskan larangan pungutan liar. Bahkan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 secara tegas memerintahkan pemberantasan pungli, khususnya di sektor pendidikan.
—
Mengkhianati Semangat Kemerdekaan
Ironis. Perayaan HUT RI yang seharusnya menjadi momentum gotong royong justru berubah menjadi beban finansial bagi orang tua murid.
“Ini jelas bentuk komersialisasi pendidikan yang meresahkan masyarakat,” tegas P2NAPAS dalam suratnya.
Alih-alih menanamkan nilai kebersamaan, sekolah justru terkesan “mengutip pajak liar” dengan dalih kegiatan seremonial. Jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan Pasaman akan runtuh.
—
Bola Panas di Tangan Kadis Pendidikan
Sorotan tajam publik kini mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Masyarakat menanti: apakah dinas akan bersikap tegas, atau memilih diam dan membiarkan pungli tumbuh subur?
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman hanya menjawab singkat:
> “Baik, kita konfirmasi dulu ke kepseknya… trim k atas informasinya 🙏”
Jawaban yang datar, tanpa kepastian, seolah hanya formalitas. Publik pantas bertanya: apakah ini bentuk keseriusan, atau sekadar lip service untuk meredam kritik?
—
Pungli = Merusak Masa Depan Anak Bangsa
P2NAPAS menegaskan, pungli di dunia pendidikan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi. Pendidikan dasar adalah hak rakyat yang dijamin negara. Bila aparat pendidikan sendiri yang menggerogoti, di mana letak tanggung jawab moral dan integritasnya?
—
Saatnya Kadis Pendidikan Membuktikan Integritas
Kasus ini adalah ujian kepemimpinan bagi Dinas Pendidikan Pasaman.
Apakah berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu, atau justru memberi ruang subur bagi praktik pungli?
Masyarakat kini menunggu aksi nyata, bukan sekadar jawaban basa-basi. Dunia pendidikan Pasaman layak bersih dari praktik kotor yang mencederai semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika Kadis Pendidikan hanya berhenti pada “konfirmasi”, itu artinya pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Pasaman butuh pemimpin pendidikan yang berani, bukan birokrat yang hanya pintar berkata, “nanti dicek dulu.”
—
