KAMPAR – Polemik dugaan penghalangan kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Agrinas di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, menjadi perhatian warga. Persoalan ini juga diwarnai informasi mengenai dugaan pungutan Rp10 per kilogram sawit dari lahan yang disebut-sebut masuk dalam penanganan Satgas PKH.
Kepala Desa Sungai Rambai, Dedy Kandar, S.H., M.H., menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pungutan tersebut. Ia juga mengaku tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan terkait pungutan yang dimaksud.
“Saya tidak mengetahui tentang pungutan tersebut dan saya juga tidak pernah ditembusi mengenai hal itu,” ujar Dedy Kandar.
Terkait dugaan keterlibatan seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial AH dalam menghambat kegiatan Satgas PKH bersama Agrinas, Dedy mempersilakan pihak Satgas melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi keterlibatan.
“Kalau memang ada anggota BPD yang terlibat, silakan Satgas PKH memanggil dan memeriksa oknum tersebut sesuai dengan kewenangan Satgas,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan penghalangan kegiatan penertiban lahan dan pungutan Rp10 per kilogram sawit. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari AH, Satgas PKH, maupun Agrinas terkait dugaan tersebut. Status lahan, dasar pungutan, serta pihak yang bertanggung jawab juga masih perlu diperjelas.
Media ini membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga pemberitaan yang berimbang serta memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum.
(Red)-
