Padang, Informasinegara.com — Kasus dugaan illegal logging di kawasan Hutan Konservasi Malampah Alahan Panjang, Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, terus menjadi sorotan. Setelah laporan resmi diserahkan masyarakat kepada Komisi II DPRD Sumatera Barat, kini publik menantikan langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alahan Mati, Rosben Aguswar Dt. Batuah, dan diterima oleh Anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat, Ali Muda, S.H., yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Pasaman dan Pasaman Barat.
“Kami datang bukan hanya membawa laporan, tetapi membawa harapan agar penegakan hukum benar-benar berjalan. Hutan konservasi ini adalah sumber kehidupan masyarakat dan warisan adat yang tidak bisa dikompromikan,” ujar Rosben Aguswar Dt. Batuah.
Keseriusan Ketua KAN Menindaklanjuti Aduan Masyarakat
Langkah cepat dan tegas Rosben Aguswar Dt. Batuah dalam merespons keresahan masyarakat menjadi bukti keseriusan lembaga adat dalam menjaga kelestarian hutan. Tidak hanya menyampaikan laporan kepada pemerintah nagari dan instansi di Kabupaten Pasaman, Rosben Aguswar juga membawa langsung laporan resmi tersebut ke tingkat provinsi, yakni ke DPRD Sumatera Barat, agar persoalan ini mendapatkan perhatian lebih luas dan penanganan yang tegas.
Ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin adat terhadap masyarakatnya, sekaligus komitmen menjaga warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
“Sebagai Ketua KAN, saya tidak bisa tinggal diam ketika masyarakat datang melapor. Ini bukan sekadar urusan hukum, tapi menyangkut keberlangsungan hidup anak cucu kita. Karena itu, saya pastikan laporan ini sampai ke tangan para pengambil kebijakan di tingkat provinsi,” tegas Rosben Aguswar.
Tinjauan Lapangan Ungkap Fakta yang Mengkhawatirkan
Sebelum laporan diteruskan ke DPRD Sumbar, Ketua KAN Alahan Mati bersama unsur pemerintahan nagari telah meninjau langsung lokasi. Hasilnya, ditemukan banyak bekas tebangan baru, sisa kayu olahan, serta jalur pengangkutan kayu yang menunjukkan adanya aktivitas pembalakan liar yang terorganisir.
Menurut Rosben Aguswar Dt. Batuah, masyarakat sudah melaporkan hal ini sejak Jumat, 25 Oktober 2024, kepada berbagai instansi, namun hingga kini belum terlihat langkah penindakan di lapangan.
Dalam konfirmasinya, Rosben Aguswar menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya respons instansi terkait.
“Sampai hari ini belum ada tindakan. Jumat lalu sudah kami laporkan. Kami patut curiga ada pihak yang bermain di balik diamnya penanganan ini. Mungkin oknum dari lembaga kehutanan atau pihak lain yang berkepentingan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tudingan, melainkan dorongan agar semua pihak bertindak transparan dan bertanggung jawab.
Selain itu, berdasarkan informasi warga, terdapat dugaan keterkaitan antara kegiatan illegal logging dan keberadaan sebuah showmill di wilayah Simpang.
“Informasinya, pengelola showmill itu masih memiliki hubungan dengan salah satu keluarga berpengaruh di daerah tersebut. Kami harap aparat segera menelusuri ini,” tambahnya.
Ali Muda, S.H.: Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu
Menanggapi laporan masyarakat dan hasil temuan lapangan, Ali Muda, S.H., anggota Komisi II DPRD Sumbar Fraksi Demokrat, menegaskan bahwa pembalakan liar adalah kejahatan lingkungan serius yang harus ditindak tanpa pandang bulu.
“Kami akan mendorong penegakan hukum secara profesional dan berkoordinasi dengan aparat kehutanan serta kepolisian. Tidak boleh ada intervensi atau pembiaran. Siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang memfasilitasi, harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Ali Muda.
Ia juga menyoroti pentingnya rehabilitasi hutan konservasi dan peningkatan pengawasan oleh KPHL Pasaman Raya agar praktik serupa tidak terus berulang.
“Ini bukan sekadar soal penebangan pohon, tetapi soal tanggung jawab moral dan politik kita terhadap lingkungan. Hutan adalah nafas kehidupan Pasaman. Jika dibiarkan rusak, kita kehilangan masa depan,” ujarnya.
Adat dan Pemerintah Bersinergi Selamatkan Lingkungan
Kolaborasi antara Rosben Aguswar Dt. Batuah sebagai tokoh adat dan Ali Muda, S.H. sebagai wakil rakyat menjadi contoh sinergi antara kekuatan moral dan kekuatan politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Keduanya berkomitmen menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan.
Langkah mereka mendapat apresiasi dari masyarakat Nagari Alahan Mati, yang menilai kehadiran dua tokoh tersebut menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat dan pelestarian lingkungan.
“Kami berharap suara nagari ini benar-benar didengar. Jangan sampai pembalakan liar terus terjadi karena kelengahan atau pembiaran,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Upaya pengawalan kasus ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan aparat terkait untuk menegakkan supremasi hukum di bidang kehutanan, sekaligus memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga hutan warisan alam Pasaman.
Refdinal
