Pasaman – Polemik lahan di wilayah Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, kembali memanas.
Sebuah dokumen berupa Surat Gugatan/Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat tertanggal 12 Mei 2026 beredar dan menjadi sorotan publik.
Dalam dokumen tersebut, dua pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan pemilik hak atas tanah adat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cubadak.
Gugatan itu meminta penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Minangkabau.
Tidak hanya menggugat pihak yang menerima manfaat hibah, dokumen itu juga menyeret Wali Nagari Cubadak Tengah sebagai turut tergugat.
Langkah ini menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya menyangkut kepemilikan tanah, tetapi juga menyentuh aspek administrasi dan legalitas proses hibah yang sebelumnya dilakukan.
Dalam petitumnya, penggugat meminta beberapa hal penting, di antaranya:
penetapan sebagai pemilik sah objek sengketa menurut hukum adat,
pembatalan surat hibah yang telah diterbitkan,
pengembalian bidang tanah objek sengketa kepada pihak penggugat.
Masuknya nama Wali Nagari sebagai turut tergugat memunculkan pertanyaan publik terkait proses penerbitan dokumen hibah dan mekanisme administrasi yang ditempuh sebelum hibah dilakukan.
Sejumlah pihak kini menunggu langkah Kerapatan Adat Nagari Cubadak dalam merespons gugatan tersebut. KAN dinilai memiliki posisi strategis untuk memeriksa validitas klaim para pihak sekaligus memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai hukum adat yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wali Nagari Cubadak Tengah terkait gugatan tersebut maupun polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah kaum dan pemegang hak ulayat.
“Persoalan tanah adat bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut sejarah, kaum, dan legitimasi adat yang harus ditangani secara hati-hati,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius publik Pasaman, mengingat sengketa tanah adat kerap memicu konflik sosial apabila tidak diselesaikan secara transparan dan berkeadilan.
