Pasaman Barat – Praktik pengisian BBM subsidi jenis Solar menggunakan drum dan jerigen dalam jumlah besar di SPBU 13.263.516 Aia Bangih, Kecamatan Sei Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, memicu tanda tanya publik. Di tengah ketatnya pengawasan distribusi subsidi pemerintah, muncul pertanyaan: apakah mekanisme penyaluran benar-benar berjalan sesuai aturan?
Informasi yang dihimpun menyebutkan pengisian dilakukan menggunakan wadah besar yang lazim dipakai untuk distribusi dalam jumlah banyak. Situasi ini memunculkan kekhawatiran potensi kebocoran kuota subsidi.
Secara aturan, distribusi BBM subsidi berada di bawah pengawasan BPH Migas dan disalurkan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pengisian menggunakan jerigen atau drum memang diperbolehkan, namun dengan syarat ketat: penerima harus memiliki dokumen resmi, sesuai peruntukan, dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.
Kapolsek: Untuk Nelayan dan Diawasi
Kapolsek Sei Beremas saat dikonfirmasi membantah adanya penyimpangan. Ia menegaskan pengisian tersebut diperuntukkan bagi nelayan.
“Ini untuk nelayan, pak. Mereka menggunakan surat-surat kapal dan selalu kami awasi. Termasuk kami bekerja sama dengan pihak SPBU dalam pengawasan untuk kebutuhan kapal yang dilengkapi dengan surat-suratnya,” ujarnya.
Meski demikian, publik menilai pengawasan harus dilakukan secara transparan, mengingat Solar subsidi merupakan komoditas yang kerap disalahgunakan karena selisih harga yang signifikan dengan BBM nonsubsidi.
Ancaman Pidana Mengintai
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dapat dipidana hingga enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.
Artinya, apabila ditemukan praktik di luar ketentuan—termasuk manipulasi dokumen, penggelembungan kuota, atau penimbunan—maka konsekuensi hukumnya tidak ringan.
Transparansi Jadi Kunci
Kasus di Aia Bangih menjadi ujian bagi sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah pesisir. Verifikasi dokumen kapal, validitas kuota nelayan, hingga mekanisme pencatatan distribusi menjadi aspek yang dinilai perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil—nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro. Setiap potensi penyimpangan, sekecil apa pun, berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap sistem distribusi yang seharusnya tepat sasaran.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret aparat dan regulator untuk memastikan bahwa Solar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak—bukan bocor ke pihak yang mencari keuntungan di balik selisih harga.
