Pasaman – Polemik surat hibah lahan untuk pembangunan di Kampung Baru, Jorong Batang Tuhur, Nagari Cubadak Tengah, terus bergulir. Salah satu poin yang kini disorot adalah tidak adanya tanda tangan atau pengesahan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam dokumen hibah yang beredar.
Pihak yang keberatan mempertanyakan kelengkapan administrasi surat tersebut, khususnya apabila objek hibah merupakan tanah yang memiliki kaitan dengan hak ulayat atau kepentingan kaum.
“Jika ini menyangkut tanah ulayat atau tanah yang asal-usulnya terkait kaum, tentu muncul pertanyaan kenapa tidak ada keterlibatan atau pengesahan dari KAN,” ujar salah satu pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut.
Menurut mereka, keberadaan KAN dalam persoalan pertanahan adat di Minangkabau sering dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi sengketa di kemudian hari, terutama menyangkut status, asal-usul, dan legitimasi penyerahan tanah.
Selain itu, pihak keberatan juga menyoroti proses administrasi dokumen yang telah ditandatangani pemerintah nagari namun dinilai belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait legalitas objek hibah.
Polemik ini rencananya akan dibawa ke jalur hukum untuk menguji keabsahan dokumen serta memastikan apakah seluruh prosedur administrasi dan adat telah dilalui sesuai ketentuan.Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alasan tidak adanya tanda tangan KAN dalam dokumen hibah tersebut.
