Pasaman — Aksi pembalakan hutan lindung di wilayah Nagari Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, memantik kemarahan warga. Aktivitas yang diduga dilakukan oleh seorang warga bernama Buyung Jambua itu dianggap telah merusak kawasan hutan dan mengancam kelestarian lingkungan yang menjadi penopang hidup masyarakat setempat.
Masyarakat yang geram akhirnya turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil peninjauan, warga menemukan adanya aktivitas pembalakan kayu di area yang termasuk zona hutan lindung.
Dalam pertemuan darurat yang dihadiri Wali Nagari, Ketua Bamus, serta tiga Kepala Jorong, masyarakat menyampaikan sikap tegas menolak segala bentuk pembabatan hutan tanpa izin resmi. Mereka juga menegaskan bahwa pihak yang terlibat harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi.
> “Main bukak-bukak ajo nyo ko, karno iko ko akan panjang rentetan nyo bisuak, karno iko reproduksi. Pak Wali hadir, Ketua Bamus hadir, Kepala Jorong hadir — jadi iko ndak sampai di siko ajo urusan nyo. Kami mintak nan iko ko tolong di tinggaan dulu, karno data kami kini ko lah lengkap. Jadi kalau memang Buyung Jambua yang menyuruh, Jambua lah yang harus mempertanggungjawabkan,” tegas perwakilan masyarakat Alahan Mati di hadapan penumbang dan aparat nagari.
Warga menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hukum lingkungan, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah leluhur yang selama ini menjaga keseimbangan hutan sebagai sumber kehidupan.
Pemerintah nagari diminta tidak tinggal diam dan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum kerusakan semakin meluas.
> “Kami akan mamareso sadonyo hutan ko. Kami atas nama masyarakat Alahan Mati akan menjaga hutan ini sampai tuntas,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, masyarakat Alahan Mati menegaskan bahwa mereka telah mengantongi data dan bukti lengkap terkait aktivitas pembukaan hutan yang terjadi.
Langkah hukum dan pelaporan ke pihak berwenang disebut akan segera dilakukan apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba merusak hutan lindung untuk kepentingan pribadi, di tengah upaya masyarakat mempertahankan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.
