Pasaman Barat — Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mencuat dan memantik kemarahan publik. Sebuah mobil Toyota Avanza berpelat nomor B disebut-sebut kerap melakukan pengisian BBM berulang kali di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas tersebut diduga kuat bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan bagian dari praktik pelangsiran BBM, termasuk BBM bersubsidi.
Warga mengaku heran karena kendaraan tersebut terlihat mengisi BBM dalam frekuensi yang tidak wajar. Dalam sehari, mobil yang sama disebut dapat bolak-balik melakukan pengisian. Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran kecil, tetapi berpotensi merugikan masyarakat luas yang berhak atas BBM subsidi.
Pertanyaannya: bagaimana kendaraan yang sama bisa berulang kali melakukan pengisian tanpa terdeteksi atau dicegah?
Jika sistem pengawasan berjalan efektif, seharusnya pola pengisian yang mencurigakan dapat segera diidentifikasi. Apalagi, distribusi BBM subsidi saat ini telah dilengkapi mekanisme pengawasan digital dan pencatatan transaksi. Celah ini memunculkan dugaan adanya lemahnya pengawasan, atau bahkan pembiaran.
Pengamat kebijakan energi menilai, persoalan pelangsiran bukan sekadar soal oknum pelaku di lapangan. Lebih dari itu, ini menyangkut tata kelola distribusi BBM yang masih menyisakan ruang manipulasi.
“Kalau benar kendaraan pribadi bisa bolak-balik mengisi dalam jumlah besar, berarti ada sistem yang tidak bekerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar seorang pemerhati energi setempat.
Publik pun mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun tangan melakukan penelusuran. Transparansi menjadi kunci agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM.
Di sisi lain, pengelola SPBU diharapkan tidak sekadar berlindung di balik prosedur administratif. SOP penyaluran BBM harus dijalankan secara ketat, termasuk menolak pengisian yang berpotensi disalahgunakan.
Penting ditegaskan, dugaan ini tetap harus diproses berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun, sikap hati-hati tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pengawasan dan penindakan jika memang ditemukan pelanggaran.
Jika praktik pelangsiran terus dibiarkan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi masyarakat kecil yang bergantung pada BBM subsidi untuk bertahan hidup.
Pengawasan harus diperketat. Evaluasi harus dilakukan. Dan jika ada pelanggaran, penegakan hukum tidak boleh tebang pili
