Medan – Dugaan pelanggaran pelayanan publik mencuat di MIS Mardliatul Islamiyah. Seorang siswa bernama Syifa dilaporkan mengalami penahanan proses mutasi sekolah akibat klaim tunggakan SPP yang masih dipersoalkan orang tua.
Praktik tersebut memicu sorotan karena dinilai berpotensi menghambat hak dasar anak untuk melanjutkan pendidikan.
Persoalan ini bermula dari perbedaan mencolok data administrasi keuangan. Orang tua Syifa menyebut total tunggakan SPP sejak kelas 1 hanya sebesar Rp180.000, sebagaimana tercantum dalam dokumen pembayaran yang mereka miliki.
Namun, pihak sekolah justru mencatat tunggakan sebesar Rp1.620.000, sehingga terdapat selisih sekitar Rp1,44 juta yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka.
Berdasarkan penelusuran Media Informasinegara.com, pihak sekolah belum menunjukkan bukti pembayaran, kwitansi, atau dokumen pendukung yang dapat memvalidasi klaim tunggakan tersebut.
Tidak adanya transparansi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas dan ketertiban administrasi keuangan sekolah.
Masalah kian krusial ketika perbedaan data tunggakan tersebut dijadikan dasar untuk menahan proses perpindahan siswa.
Dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Syifa masih tercatat sebagai siswa aktif MIS Mardliatul Islamiyah, sehingga menghambat proses administrasi di sekolah tujuan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, penahanan mutasi siswa dengan alasan tunggakan yang masih disengketakan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam sektor pendidikan.
Praktik ini dinilai memenuhi unsur dugaan maladministrasi, seperti tidak diberikannya pelayanan secara patut, penundaan berlarut, serta penyimpangan prosedur.
Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini berpotensi dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Orang tua siswa juga mengungkapkan kekhawatiran atas dampak psikologis yang dialami anak akibat ketidakpastian status sekolah. Mereka menilai sengketa administratif semestinya diselesaikan antara pihak sekolah dan orang tua tanpa mengorbankan hak pendidikan peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MIS Mardliatul Islamiyah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dasar perhitungan tunggakan SPP, kebijakan penahanan mutasi siswa, maupun mekanisme penyelesaian sengketa administrasi. Medan PresisiMedia.com tetap membuka ruang hak jawab guna menjamin prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat tindak lanjut dari instansi terkait agar pelayanan pendidikan dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan terbaik anak.
(Harnedi)
