PASAMAN – Dugaan keterlibatan jaringan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, kembali menjadi sorotan publik.
Di tengah upaya penegakan hukum yang terus dilakukan aparat, aktivitas PETI di wilayah tersebut dinilai masih berjalan dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya rantai pasokan logistik, khususnya BBM, yang menjadi penopang utama operasional alat berat di lokasi tambang ilegal.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa suplai BBM dalam jumlah besar, mustahil aktivitas alat berat dan mesin tambang dapat terus berlangsung secara intensif. Karena itu, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada pihak-pihak yang diduga berada di balik distribusi bahan bakar tersebut.
Masyarakat juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum yang dikaitkan dengan lingkungan Bamus Nagari, yang disebut-sebut memiliki peran dalam rantai distribusi BBM untuk kebutuhan operasional PETI. Informasi ini masih berupa dugaan yang berkembang dan memerlukan klarifikasi serta pendalaman dari pihak berwenang.
Salah satu nama yang turut menjadi perbincangan adalah Ika Harmoko, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan distribusi BBM untuk aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ika Harmoko memberikan tanggapan terkait aktivitas usahanya dan isu yang berkembang di masyarakat.
Ia menyatakan:
“Belum saya kenal bapak sudah jual minyak saya dan keluarga saya.”
Pernyataan tersebut memunculkan beragam tafsir di tengah publik, terutama terkait batas antara aktivitas usaha yang sah dengan dugaan keterkaitan pada aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.
Sejumlah warga menilai, persoalan utama bukan hanya pada aktivitas penjualan BBM, melainkan pada dugaan aliran BBM yang diduga digunakan untuk mendukung operasional PETI yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk daerah aliran sungai dan lahan masyarakat sekitar.
“Kalau memang tidak ada yang memasok BBM, mustahil alat berat bisa bekerja setiap hari di lokasi tambang. Ini yang perlu ditelusuri aparat,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan publik juga mengarah pada dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang berada dalam pengawasan ketat negara. BBM subsidi merupakan barang strategis yang penyalurannya diatur secara ketat, sehingga setiap bentuk penyimpangan, penimbunan, maupun niaga tanpa izin dapat berimplikasi pada tindak pidana.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dugaan keterlibatan distribusi BBM untuk aktivitas PETI juga dinilai dapat memperluas aspek pelanggaran, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pertambangan dan lingkungan hidup.
Jika dugaan tersebut terbukti, pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk melalui ketentuan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan dugaan praktik mafia BBM subsidi tersebut kepada pihak kepolisian.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berpotensi mendukung aktivitas ilegal harus diusut tuntas tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri rantai distribusi yang diduga menjadi penopang utama operasional PETI di wilayah tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga berani mengungkap pihak-pihak lain yang diduga berada di balik layar, termasuk jaringan distribusi logistik yang memungkinkan PETI tetap beroperasi.
Jika penegakan hukum hanya menyentuh bagian hilir tanpa menyentuh sumber pasokan, maka upaya pemberantasan PETI dikhawatirkan tidak akan memberikan hasil maksimal dan hanya bersifat sementara.
Kasus PETI Dua Koto kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di Kabupaten Pasaman. Publik menunggu langkah nyata aparat untuk memastikan apakah hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu, atau justru kalah oleh jaringan yang diduga menopang aktivitas tambang ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait masih menunggu kesempatan untuk memberikan klarifikasi kepada aparat maupun instansi berwenang.
