Bukittinggi — Proyek pembangunan Gedung Dinas Perpustakaan Kota Bukittinggi senilai Rp10 miliar yang dikerjakan PT Cakrawala Perkasa kini berada dalam sorotan publik. Proyek yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Perpustakaan Nasional RI itu diduga mengalami penyimpangan mutu material konstruksi, khususnya pada struktur pembesian beton.
Dugaan tersebut mengemuka setelah proses pengecoran struktur lantai I hingga III yang dimulai pada Minggu malam, 14 September 2025. Sejumlah pihak menilai material pembesian yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja.
Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR RI) Komisariat Wilayah Sumatera Barat dalam laporan resminya bernomor 50/LMR-SB/XII/2025 menyebutkan, besi beton yang seharusnya menggunakan produk tertentu diduga diganti dengan material lain. Lembaga tersebut menilai hal ini berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan merugikan keuangan negara.
“Jika spesifikasi teknis tidak dipatuhi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi persoalan serius yang menyangkut keselamatan publik,” ujar Komisaris LMR RI Sumatera Barat, Sutan Hendy Alamsyah, dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Desember 2025.
Menurutnya, dugaan ini perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh, mengingat sejumlah peristiwa runtuhnya bangunan di daerah lain pada 2025 dipicu oleh lemahnya pengawasan mutu konstruksi.
Proyek yang peletakan batu pertamanya dilakukan Wali Kota Bukittinggi H. Mhd Ramlan Nurmatias, SH pada 17 Juni 2025 itu memiliki masa kontrak 180 hari kalender, terhitung sejak 10 Juni hingga 6 Desember 2025. Namun hingga akhir Desember, aktivitas pekerjaan masih terlihat berlangsung di lokasi proyek, termasuk pekerja yang tidak sepenuhnya dilengkapi alat pelindung diri.
Menanggapi tudingan tersebut, pelaksana proyek PT Cakrawala Perkasa menyatakan bahwa seluruh material yang digunakan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan proses pekerjaan berada di bawah pengawasan konsultan PT Synpra Engineering Consultant.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dihubungi. Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi menyatakan akan meminta klarifikasi dari pengawas proyek.
Publik kini menanti langkah tegas Pemerintah Kota Bukittinggi dan Aparat Penegak Hukum. Transparansi dan pemeriksaan teknis independen dinilai penting untuk memastikan proyek publik ini benar-benar aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(asroel bb)
