Pasaman – Dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman kembali diguncang isu pungutan liar (pungli). Orang tua siswa SDN 21 Kelabu Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto mengaku dipaksa membayar Rp72.000 per anak dengan alasan biaya pawai dan drumband HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Kebijakan itu disebut melibatkan langsung Kepala Sekolah, Sixboydani, sehingga menimbulkan keresahan orang tua murid. Mereka menilai kebijakan tersebut bukan hanya memberatkan, tapi juga bertentangan dengan aturan yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri.
LSM P2NAPAS Turun Tangan
Mendapat laporan warga, LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) resmi melayangkan surat konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dengan nomor 012/P2NAPAS/IX/2025.
Dalam suratnya, Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan:
> “Pungli di dunia pendidikan bukan sekadar pelanggaran, tetapi pengkhianatan terhadap konstitusi. Pendidikan dasar adalah hak rakyat dan wajib dibiayai negara.”
Bertentangan dengan Hukum
LSM P2NAPAS menilai pungutan tersebut jelas melanggar:
UUD 1945 Pasal 31 (pendidikan dasar dibiayai pemerintah),
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,
serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungli.
Bahkan, praktik pungutan liar ini berpotensi dijerat dengan Pasal 368 dan 423 KUHP tentang pemerasan.
Tiga Pertanyaan Kunci untuk Dinas Pendidikan
Dalam surat konfirmasi itu, P2NAPAS menuntut jawaban tertulis dari Dinas Pendidikan Pasaman atas tiga hal:
1. Apakah benar ada pungutan Rp72 ribu di SDN 21?
2. Jika benar, apakah sesuai dengan peraturan?
3. Apa sanksi untuk kepala sekolah bila terbukti melanggar?
Ujian Integritas Pemda Pasaman
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas Pemerintah Kabupaten Pasaman. Apakah akan menindak tegas atau justru membiarkan praktik pungli terus berlangsung di sekolah-sekolah negeri?
P2NAPAS juga mengirim tembusan surat ke Bupati Pasaman, Inspektorat, DPRD, Polres, Kejaksaan Negeri, Ombudsman Sumbar, hingga media massa, agar kasus ini tidak tenggelam dan mendapat perhatian publik.
“Merdeka dari pungli harus dimulai dari sekolah. Jika pendidikan dasar sudah diperdagangkan, jangan berharap lahir generasi emas Indonesia,” pungkas Ahmad Husein.
