Dua Koto, Informasinegara.com,— Pemerintah Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Nagari Simpang Tonang Utara, Senin (28/9/2026).
Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan nagari. Melalui forum tersebut, berbagai usulan, kebutuhan serta aspirasi masyarakat dibahas secara bersama-sama untuk menentukan arah pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan nagari.
Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh unsur Kecamatan Dua Koto, Koordinator Pertanian, Kepala UPTD SD dan SLTP se-Nagari Simpang Tonang Utara, Kepala Puskesmas Simpang Tonang, Babinsa, Bamus, LPMN, Bidan Desa, guru PAUD dan TK, kader nagari, serta tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Setiap sektor memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda, sehingga diperlukan pembahasan bersama agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Musrenbang Nagari Simpang Tonang Utara dibuka oleh Ketua Bamus Nagari Simpang Tonang Utara, Yuharnus, SH. Dalam sambutannya, Yuharnus menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum yang sangat penting untuk menyerap dan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan nagari tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah nagari, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Musrenbang diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan masyarakat maupun bidang lainnya.
“Melalui Musrenbang ini, kita berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat dibahas secara baik dan objektif, sehingga nantinya dapat ditentukan skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran,” demikian inti penyampaian dalam pembukaan kegiatan tersebut.
Dengan dibukanya Musrenbang oleh Ketua Bamus, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian berbagai arahan serta pembahasan mengenai rencana pembangunan Nagari Simpang Tonang Utara.
Dalam sambutannya, Wali Nagari menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Perencanaan yang baik, menurutnya, harus diawali dengan proses musyawarah yang melibatkan berbagai unsur. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak hanya berdasarkan kebijakan pemerintah nagari, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi serta kondisi masyarakat di setiap wilayah.
Berbagai sektor menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah nagari membutuhkan masukan dari seluruh unsur yang hadir. Karena pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah nagari, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” menjadi semangat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Wali Nagari juga mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses Musrenbang dengan baik serta menyampaikan usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, sambutan Camat Dua Koto disampaikan oleh Kepala Seksi P2MN Kecamatan Dua Koto, Perri Goroniko, yang hadir mewakili Camat Dua Koto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena melalui forum tersebut pemerintah bersama masyarakat dapat membahas berbagai kebutuhan dan persoalan yang menjadi prioritas di tingkat nagari.
Perri Goroniko menegaskan bahwa perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan secara terarah, transparan dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang diharapkan tidak hanya menjadi daftar usulan, tetapi dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Musrenbang ini merupakan forum bersama untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Perri dalam sambutannya.
Menurutnya, pembangunan di tingkat nagari membutuhkan sinergi antara pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan serta seluruh unsur masyarakat. Dengan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas.
Ia juga mengingatkan agar setiap usulan yang dibahas dalam Musrenbang mempertimbangkan urgensi, manfaat dan jumlah masyarakat yang akan menerima dampak dari pembangunan tersebut. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat Nagari Simpang Tonang Utara.
“Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada keinginan, tetapi harus melihat kebutuhan. Kita harus menentukan mana yang paling mendesak, mana yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta mana yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Perri menyampaikan bahwa pembangunan nagari tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan maupun fasilitas umum, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, ekonomi serta sektor lainnya.
Ia berharap hasil Musrenbang Nagari Simpang Tonang Utara tahun 2026 dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat.
Perri juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk mengikuti proses pembahasan dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan pendapat dalam proses musyawarah, menurutnya, merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam semangat mencari solusi terbaik.
“Kita berharap melalui musyawarah ini lahir kesepakatan yang dapat menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya,(HN).
