PASAMAN — Puluhan pemangku adat di Kabupaten Pasaman angkat bicara menanggapi pemberitaan media online SUMBAR TIME OKE yang menyebut adanya gerakan “Masyarakat Pasaman Menggugat” terhadap aparat penegak hukum.
Sebanyak 36 pemangku adat secara tegas membantah narasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.
“Tidak benar masyarakat Pasaman menggugat. Yang mana masyarakatnya yang menggugat itu?” tegas Reflis Tk. Rajo Sontang.
Ia bahkan menyebut pemberitaan tersebut sebagai informasi yang mengada-ada dan tidak berdasar.
Para pemangku adat yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari di berbagai wilayah ini menilai, mereka memiliki legitimasi untuk menyampaikan suara masyarakat adat.
Menurut mereka, tidak pernah ada kesepakatan ataupun gerakan kolektif masyarakat untuk menggugat aparat.
Hal senada disampaikan Yohanis, tokoh adat dari Nagari Air Manggis. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah hoaks dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Berita itu jelas hoaks. Atas nama masyarakat, kami justru mengapresiasi kinerja aparat, khususnya dalam penindakan pelaku tambang emas ilegal (PETI) di wilayah Rao Selatan,” ujarnya.
Dukungan terhadap aparat penegak hukum juga datang dari unsur legislatif. Wakil Ketua DPRD Pasaman, Harisuddin, menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai tidak akurat.
Ia menegaskan bahwa tudingan terhadap aparat tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas.
“Masyarakat Pasaman mengapresiasi, bukan menggugat. Tuduhan tebang pilih tidak bisa hanya berdasarkan persepsi,” kata Harisuddin.
Menurutnya, setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Tanpa itu, aparat justru berisiko melanggar hukum.
Dengan adanya bantahan dari pemangku adat dan dukungan legislatif, isu yang menyebut adanya gugatan masyarakat Pasaman dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
(TIM)
