Pengisian Solar Subsidi di SPBU Aia Bangih Jadi Sorotan, Polsek Janji Selidiki

Uncategorized459 Dilihat

Pasaman Barat – Praktik pengisian BBM subsidi jenis Solar menggunakan drum dan jerigen dalam jumlah besar di SPBU 13.263.516 Aia Bangih, Kecamatan Sei Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, menimbulkan tanda tanya besar publik. Di tengah ketatnya pengawasan distribusi subsidi, muncul kekhawatiran: apakah Solar subsidi benar-benar sampai kepada nelayan atau justru bocor ke pihak yang mencari keuntungan?

 

Informasi yang dihimpun menunjukkan pengisian dilakukan menggunakan wadah besar yang lazim dipakai untuk distribusi massal. Hal ini memunculkan risiko potensi kebocoran kuota subsidi. Secara aturan, BBM subsidi diawasi BPH Migas dan disalurkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, dan penggunaan jerigen/drum sah jika penerima memiliki dokumen resmi dan BBM tidak diperjualbelikan kembali.

 

Kapolsek: Pengisian Khusus Nelayan

Kapolsek Sei Beremas membantah adanya penyimpangan. Ia menegaskan bahwa pengisian diperuntukkan bagi nelayan yang membawa dokumen resmi kapal.

 

“Ini untuk nelayan, pak. Mereka menggunakan surat-surat kapal dan selalu kami awasi. Kami juga bekerja sama dengan SPBU dalam pengawasan,” ujarnya.

Meski demikian, publik tetap menyoroti perlunya transparansi pengawasan, karena Solar subsidi sering disalahgunakan akibat selisih harga signifikan dengan BBM nonsubsidi.

 

Ancaman Hukum Serius

Mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, penyalahgunaan BBM subsidi dapat dihukum hingga 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Manipulasi dokumen,

 

 penggelembungan kuota, atau penimbunan BBM bisa berakibat hukum sangat berat.

Publik Menunggu Langkah Tegas

Kasus di Aia Bangih menjadi ujian bagi distribusi BBM subsidi di pesisir. Verifikasi dokumen kapal, validitas kuota nelayan, hingga pencatatan distribusi harus terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi. BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil—nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.

 

Kini publik menunggu tindakan konkret aparat dan regulator agar Solar subsidi benar-benar sampai ke yang berhak, bukan bocor ke pihak yang mengambil untung dari selisih harga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *