Dua Koto, 9 September 2025 — Dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat di dunia pendidikan. Kepala SDN 21 Jorong Kelabu, Kecamatan Dua Koto, diduga memaksa wali murid menyetor uang sebesar Rp72.000 per siswa untuk membiayai perayaan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus lalu.
Meski pihak sekolah membantah keras dan menyatakan pungutan itu berdasarkan “musyawarah bersama wali murid”, nyatanya banyak orang tua murid yang mengaku tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Bahkan, mereka merasa tertekan dan dipaksa membayar dengan ancaman anaknya akan mendapat perlakuan tidak adil bila menolak.
> “Ini bukan sumbangan sukarela, melainkan pungutan yang memaksa! Kami hanya diberi surat pemberitahuan, bukan diajak bermusyawarah. Kalau tidak bayar, anak kami dipermalukan,” ungkap seorang wali murid yang memilih menyembunyikan identitasnya karena takut anaknya mendapat tekanan lebih lanjut.
Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan pengelolaan dana ini membangkitkan kecurigaan kuat bahwa sekolah sedang menutup-nutupi praktik pungli yang jelas melanggar peraturan pemerintah.
Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah negeri dilarang memungut biaya yang bersifat mengikat dari wali murid, apalagi dengan jumlah yang sudah ditentukan secara sepihak. Praktik pungli seperti ini bukan hanya merugikan orang tua siswa, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Aktivis pendidikan setempat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman segera turun tangan menyelidiki kasus ini.
> “Jika terbukti ada pungli, kepala sekolah dan oknum terkait harus segera diberi sanksi tegas. Jangan sampai praktik kotor seperti ini dibiarkan merajalela dan merusak dunia pendidikan kita,” tegas seorang pemerhati pendidikan.
Sampai saat ini, Dinas Pendidikan Pasaman belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan pungli di SDN 21 Kelabu. Publik menuntut transparansi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
—
Catatan redaksi: Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan berharap pihak berwenang bersikap tegas demi melindungi hak-hak wali murid dan menjaga int
egritas dunia pendidikan.
