PASAMAN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 terkait kekurangan volume pengadaan buku yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sorotan. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketelitian, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di sejumlah sekolah.
Dana BOS merupakan anggaran negara yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengadaan, sekecil apa pun, harus ditindaklanjuti secara terbuka dan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Berdasarkan temuan BPK, terdapat kekurangan volume pengadaan buku pada sejumlah sekolah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah proses pemeriksaan barang telah dilakukan secara cermat sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani dan pembayaran kepada penyedia dilaksanakan.
Media ini telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak sekolah untuk meminta penjelasan mengenai penyebab terjadinya temuan tersebut, langkah yang telah dilakukan terhadap penyedia, serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan dikelola. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para peserta didik yang menjadi penerima manfaat Dana BOS.
Temuan BPK juga diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan agar pengadaan barang di lingkungan pendidikan berlangsung lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi secara utuh sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
