Pasaman – Polemik hibah lahan untuk pembangunan pemerintah di Kampung Baru, Jorong Batang Tuhur, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, semakin memanas. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris sekaligus pemegang hak ulayat mempertanyakan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Wali Nagari Cubadak Tengah terkait legalitas hibah lahan tersebut.
Menurut pihak ahli waris, penjelasan yang disampaikan pemerintah nagari dinilai belum menjawab substansi persoalan utama, yakni dugaan tidak dilibatkannya pemegang hak ulayat dan ninik mamak dalam proses penyerahan lahan.“Persoalan ini bukan soal menolak pembangunan, tetapi soal prosedur dan penghormatan terhadap hak ulayat.
Kalau memang semua sudah sesuai aturan, mengapa pihak yang berkepentingan justru merasa tidak pernah diajak bermusyawarah?” ujar salah seorang perwakilan ahli waris.
Mereka menilai penerbitan dokumen hibah tanpa keterlibatan penuh pihak adat berpotensi memunculkan persoalan hukum dan konflik sosial di kemudian hari. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, tanah ulayat bukan semata aset administratif, melainkan bagian dari sistem adat yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan tersendiri.
Kritik juga diarahkan pada pemerintah nagari yang dinilai terlalu terburu-buru menyelesaikan proses hibah tanpa memastikan seluruh pihak terkait telah dilibatkan secara terbuka dan transparan.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menyisakan persoalan baru karena prosesnya dipertanyakan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Pihak ahli waris meminta pemerintah nagari membuka secara terang dokumen, dasar hukum, serta kronologi lengkap proses hibah kepada publik. Mereka menegaskan keterbukaan penting dilakukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sampai berita ini diterbitkan, polemik terkait status dan proses hibah lahan tersebut masih menjadi perbincangan hangat di Nagari Cubadak Tengah. Publik kini menunggu langkah pemerintah nagari untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif serta membuka ruang dialog bersama seluruh pihak terkait.
**(Red
